Wabup Dinonaktifkan, Pemerintahan Timpang
Sabtu, 26 November 2011 – 14:09 WIB
“Saya pribadi sangat hormat (dengan Faqih Jarjani,red) namun kita bicara tentang aturan dan kepentingan orang banyak,” ujar Subhan lagi. Menurutnya, sudah tidak terhitung berapa kali agenda berat yang dijalankan kepala daerah sendirian. Itu belum lagi berbagai pertemuan yang harus dihadiri sendiri oleh kepala daerah hingga akhirnya waktu dan tenaga bupati banyak terkuras, bukan lagi memikirkan kesejahteraan masyarakat, namun menghimpun tugas seorang wakil bupati. Padahal visi dan misi daerah sangat mulia namun masih sulit dibuktikan jika tidak ada pasangan kendati masih ada seorang sekretaris daerah.
Baca Juga:
Hal Senada disampaikan HM Fansyuri dan Tajuddin Noor, keduanya dari Fraksi Papadaan. Mereka prihatin dan minta pemerintah mengambil sikap tegas dan jelas lebih cepat. Mereka mencontohkan, kekosongan wakil bupati di Hulu Sungai Utara juga cepat disikapi, padahal seingat mereka kosongnya cuma 7 bulan. Namun di HST sampai 1 tahun belum juga ada perkembangan yang membuat masyarakat tenang.
“Saya tidak mau berbicara tentang proses hukum, itu biarlah pengadilan dan kejaksaan yang berwenang. Banyak rakyat bertanya, ada apa dengan wakil bupati. Lama-lama saya juga bosan menjelaskan kalau ditanyakan pertanyaan yang sama,” kata Fansyuri yang diamini oleh Tajuddin Noor.
Tajuddin Noor menilai, tugas wakil bupati sangat vital. Selain membantu tugas bupati menyelenggarakan pemerintahan, posisi Faqih Jarjani sangat strategis untuk memberikan masukan aneka isu pembangunan di daerah. Alasannya, pengalaman politik dan kepribadian yang bagus seorang Faqih selama berkarir di DPRD HST sudah terbukti.
BARABAI – Sejak Faqih Jarjani dinonaktifkan Menteri Dalam Negeri 26 November 2010 silam, kursi Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah (HST)
BERITA TERKAIT
- Disapu Banjir Bandang, 10 Rumah di Tapsel Sumut Hanyut
- Heboh Anggaran Belanja Gamis & Jilbab Senilai Rp 1 M Lebih di Kabupaten Banggai
- Kunker ke Riau, Menteri Hanif Faisol Tutup TPA Liar di Kampar
- 209 Warga Terdampak Pergerakan Tanah di Kadupandak Dievakuasi
- Ombudsman Minta Polda Sumbar Ungkap Motif Kasus Polisi Tembak Polisi Secara Transparan
- Lulus SKD, 163 Pelamar CPNS Batam Lanjut ke Tahap SKB