Wabup Dinonaktifkan, Pemerintahan Timpang
Sabtu, 26 November 2011 – 14:09 WIB
Ditambahkan Tajuddin Noor, banyak koordinasi pada kegiatan vertikal daerah, hasil pengawasan dan pemberdayaan perempuan serta pemuda tidak tergarap maksimal. Itu belum lagi masalah pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan desa.
”Yang penting, sulit daerah bergerak cepat dari keterpurukan jika bupati bekerja sendiri membangun daerah,” ujarnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah HST IBG Dharma Putra mengatakan, berbicara dalam bingkai birokrasi, tugas-tugas dan pekerjaan sebenarnya sudah sangat ter-cover dengan baik. Namun jika berbicara tentang unsur politik dan hukum, Dharma memilih tidak berkomentar.
“Anda lihat sendiri, tugas daerah selama ini selalu selesai dan berjalan seusai rencana. Masyarakat jangan khawatir, pemerintah tetap berjalan sesuai rel yang telah ditentukan,” pungkasnya.
BARABAI – Sejak Faqih Jarjani dinonaktifkan Menteri Dalam Negeri 26 November 2010 silam, kursi Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah (HST)
BERITA TERKAIT
- 4 Santri Meninggal Tertimpa Tembok Ambruk di Pesantren Sukabumi
- Polda Sumsel Berikan Makan Siang Gratis kepada Siswa SDN 036 Palembang
- BPTD Jabar Sidak Pul Bus Pariwisata Menjelang Nataru, Antisipasi Kendaraan Bodong
- Bersama Masyarakat, Polres Rohul Deklarasi Kampung Bebas Narkoba di Desa Puo Raya
- BPTD: 1.000-an Bus Pariwisata di Jawa Barat Tidak Laik Jalan
- Jadi Muncikari di Rohul, 3 Orang Perempuan Ditangkap Polisi