Wabup Dinonaktifkan, Pemerintahan Timpang
Sabtu, 26 November 2011 – 14:09 WIB
Ditambahkan Tajuddin Noor, banyak koordinasi pada kegiatan vertikal daerah, hasil pengawasan dan pemberdayaan perempuan serta pemuda tidak tergarap maksimal. Itu belum lagi masalah pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan desa.
”Yang penting, sulit daerah bergerak cepat dari keterpurukan jika bupati bekerja sendiri membangun daerah,” ujarnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah HST IBG Dharma Putra mengatakan, berbicara dalam bingkai birokrasi, tugas-tugas dan pekerjaan sebenarnya sudah sangat ter-cover dengan baik. Namun jika berbicara tentang unsur politik dan hukum, Dharma memilih tidak berkomentar.
“Anda lihat sendiri, tugas daerah selama ini selalu selesai dan berjalan seusai rencana. Masyarakat jangan khawatir, pemerintah tetap berjalan sesuai rel yang telah ditentukan,” pungkasnya.
BARABAI – Sejak Faqih Jarjani dinonaktifkan Menteri Dalam Negeri 26 November 2010 silam, kursi Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah (HST)
BERITA TERKAIT
- Masa Cuti Kampanye Berakhir, Aep Syaepuloh Kembali Jabat Bupati Karawang
- Disapu Banjir Bandang, 10 Rumah di Tapsel Sumut Hanyut
- Heboh Anggaran Belanja Gamis & Jilbab Senilai Rp 1 M Lebih di Kabupaten Banggai
- Kunker ke Riau, Menteri Hanif Faisol Tutup TPA Liar di Kampar
- 209 Warga Terdampak Pergerakan Tanah di Kadupandak Dievakuasi
- Ombudsman Minta Polda Sumbar Ungkap Motif Kasus Polisi Tembak Polisi Secara Transparan