Wabup Era Mengkhawatirkan Nasib PPPK jika Salary Range Diberlakukan
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Bupati Nias Barat Era Era Hia menyampaikan kekhawatirannya akan adanya perubahan dalam mekanisme PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Walaupun masih digodok pemerintah pusat dan asosiasi pemda, tetapi info PPPK model baru ini sudah ramai dibahas kalangan honorer maupun pejabat daerah.
Wabup Era mengatakan masalah utama dalam perekrutan PPPK adalah soal anggaran gaji. Kalau gaji PPPK dialihkan kepada pemda akan menimbulkan masalah, karena kemampuan daerah berbeda-beda.
"Kami di Nias Barat kemampuan APBD sangat terbatas. Jika ada perubahan mekanisme penggajian PPPK, terus terang kami waswas juga ini," keluh Wabup Era kepada JPNN.com, Senin (20/2).
Soal sistem salary range, Wabup Era menilai yang akan rugi ialah PPPK.
Para PPPK tidak ada kepastian besaran gajinya, karena bisa berubah setiap tahun.
Perubahan itu, lanjutnya, disesuaikan dengan kemampuan daerah sehingga fleksibel.
Berbeda dengan gaji PPPK yang berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.
Wabupati Nias Barat Era Era Hia mengkhawatirkan nasib PPPK jika salary range masih diberlakukan. Begini penjelasannya.
- KepmenPAN-RB 634 Tahun 2024 Senjata Honorer TMS & Belum Melamar, Cermati 11 Ketentuannya
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sampaikan Kabar Baik untuk Guru, Siap-Siap Saja
- Kasus Suap Seleksi PPPK Batu Bara, 5 Terdakwa Divonis 1 Tahun Penjara
- 5 Berita Terpopuler: Dua Kategori PPPK 2024 dengan Gaji Berbeda, Mulai Berlaku Awal 2025, tetapi Tetap Ada Prioritas
- Dirjen Nunuk Tegaskan P1 Tetap Prioritas Penempatan PPPK 2024
- 5 Berita Terpopuler: Dipastikan Hanya 25% yang Lulus PPPK, tetapi Jangan Ada PHK, Tolong Teken SK Honorer