Wabup Era Ungkap Dampak Outsourcing Honorer, Mengerikan!

jpnn.com, JAKARTA - Instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo untuk menghapus honorer masih jadi pro dan kontra.
Dari tiga solusi yang ditawarkan pemerintah, yaitu pengangkatan CPNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan outsourcing, hanya satu yang dinilai pemerintah daerah paling aman.
"Rekrutmen CPNS itu paling aman bagi Pemda, ketimbang PPPK, apalagi outsourcing," kata Wakil Bupati Nias Barat Era Era Hia kepada JPNN.com, Sabtu (11/6).
Dia mengungkapkan pengalihan pegawai non-ASN ke outsourcing akan berdampak besar, baik kepada honorer maupun Pemda.
Honorer yang biasanya mendapatkan gaji Rp 1 juta misalnya, ketika dialihkan ke outsourcing berpotensi dipotong.
Jadi, ujung-ujungnya malah membuat honorer tidak sejahtera.
Dari sisi Pemda, menurut Wabup Era, makin memperbesar anggaran.
Sebab, pengadaan tenaga outsourcing harus lewat tender, otomatis Pemda membayar lebih besar.
Wabup Era mengungkapkan keresahannya karena dampak outsourcing bagi honorer. Dampaknya mengerikan!
- 5 Berita Terpopuler: Jadwal Tes PPPK Sudah Keluar, 6 Fakta Terungkap, Komitmen Tegas
- Guru Sekolah Rakyat dari PNS & PPPK, Diusulkan Kepala Daerah
- Seleksi PPPK Tahap 2 Daerah Ini Bulan Depan, 904 Honorer Memperebutkan 103 Sisa Formasi
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Baik, Honorer Silakan Mempersiapkan Diri, Jadwal Tes PPPK Sudah Keluar?
- Jadwal Tes PPPK Tahap 2 Tidak Serentak, Kapan Bisa Cetak Kartu Ujian? Tenang ya
- Sebegini Jumlah Honorer yang Bertarung di Tes PPPK Tahap 2, Ketat