Wacana dari Mendagri Picu Keresahan di Kepri

TANJUNGPINANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) diminta membatalkan niat rencana penggabungan Pulau Berhala ke Provinsi Jambi dan Natuna ke Kalimantan Barat (Kalbar). Langkah tersebut bukan hanya bertentangan dengan semangat otonomi daerah (otda), tapi juga, menimbulkan keresahan sosial.

"Mendagri sebaiknya membatalkan rencana dan niat menggabungkan Pulau Berhala ke Jambi dan Natuna ke Kalbar," kata Surya Makmur Nasution, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kepri kepada Batam Pos (JPNN Group) di Tanjungpinang, kemarin.

Menurut Surya, penyusunan desain besar penataan daerah tidak mesti menyerahkan pengelolaan daerah dialihkan ke daerah lain. Apalagi, Kepri sebagai daerah pemekaran termasuk salah satu provinsi yg tergolong berhasil dan berprestasi.

Pertumbuhan ekonomi Kepri 7 persen, indeks pembangunan manusia meningkat, angka kemiskinan menurun, angka partisipasi kasar sekolah rata-rata sudah sembilan tahun dan lebih atau di atas rata-rata nasional. "Kepri kini track-nya dalam pembangunan ekonomi sudah di jalur yang tepat, dengan konsep double track strategicnya, yang mengembangkan kawasan strategis nasional (Batam, Bintan, dan Karimun/ BBK) dan kawasan strategis provinsi (Natuna, Anambas, dan Lingga)," ujar politisi Partai Demokrat ini.