Wacana Interpelasi Buntut Menpora Gagal Masuk GBT, Wajar PDIP Bela Bu Risma

jpnn.com, SURABAYA - Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya mengancam menggunakan hak bertanya alias interpelasi terhadap Wali Kota Tri Rismaharini terkait insiden gagalnya Menpora Zainudin Amali melakukan sidak ke Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (4/11).

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengajukan jalan musyawarah mufakat.

"Sebaiknya diselesaikan dengan duduk bersama, utamanya Fraksi Partai Golkar dan Pemkot Surabaya. Penjelasan resmi pemkot, mereka tidak menerima informasi terkait agenda sidak itu. Kita selesaikan persoalan itu dengan rembuk bersama," kata Adi Sutarwijono yang kerap dipanggil Awi di Surabaya, Rabu (6/11).

Adi menjelaskan, dalam Tata Tertib DPRD Surabaya telah diatur setiap ada masalah sebaiknya menempuh jalan musyawarah mufakat agar tidak menimbulkan gaduh.

Terkait pernyataan dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan Syaifuddin Zuhri yang bakal sepenuhnya membela Wali Kota Risma jika benar diinterpelasi, Adi mengatakan hal itu sebagai tindakan wajar.

Pasalnya, Risma merupakan kader PDI Perjuangan yang kebetulan menjadi Wali Kota Surabaya, dan saat ini menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan.

"Seperti Fraksi Golkar membela Pak Zainuddin Amali, saya kira wajar jika Fraksi PDI Perjuangan membela Bu Risma. Apalagi selain Wali Kota, Bu Risma adalah Ketua DPP PDI Perjuangan. Oleh karena itu, daripada ribut lebih baik persoalan ini diselesaikan secara musyawarah mufakat," katanya.

Dikatakan, jika di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya terjadi gaduh, lanjut dia, maka yang rugi adalah masyarakat Kota Pahlawan. Sebab, energi akan terbuang sia-sia hanya dengan masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat.