Wacana Larangan Pakai TikTok bagi Pegawai Federal

jpnn.com - Dua senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik mengusulkan regulasi melarang pegawai federal menggunakan aplikasi TikTok di ponsel pintar fasilitas negara.
Hal itu muncul di tengah perhatian terhadap keamanan siber melalui TikTok, yang dikembangkan oleh perusahaan Tiongkok, pengguna di AS mungkin bisa berbagi data dengan pemerintah Tiongkok.
Regulasi yang diusulkan oleh Josh Hawley dan Rick Scott, itu menyusul peraturan serupa yang telah diterapkan oleh sejumlah badan pemerintahan AS terkait keamanan nasional dan isu intelijen, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri.
Langkah itu juga disebut sebagai upaya mempertahankan perusahaan teknologi milik Hawley, yang berulang kali bentrok dengan perusahaan teknologi besar dunia.
“TikTok dimiliki oleh perusahaan China dengan anggota Partai Komunis China dalam jajaran direksi, dan perlu aturan hukum untuk berbagi data pengguna dengan pemerintah China,” ujar Hawley.
Dia menambahkan, “Dengan banyaknya badan federal kita yang telah menyadari bahwa TikTok adalah ancaman keamanan terbesar bagi AS, maka tidak ada tempat bagi aplikasi ini di perangkat komunikasi pemerintah.”
Aplikasi video singkat itu populer sangat cepat di AS belakangan ini, khususnya bagi para remaja.
Sekitar 60 persen dari 26,5 juta pengguna bulanan aktif di AS berusia 16 sampai 24 tahun, menurut keterangan perusahaan pengembang TikTok tahun lalu.
Dua senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik mengusulkan regulasi melarang pegawai federal menggunakan aplikasi TikTok di ponsel pintar fasilitas negara.
- Mark Zuckerberg Mengaku TikTok Sebagai Ancaman Serius Bagi Bisnis Meta
- TikTok For Artists Memudahkan Musisi Mempromosikan Lagu
- Video Reels di Instagram Sudah Bisa Dipercepat, Begini Caranya
- Altair Dialogue Resmi Berdiri, Targetkan Jadi Rumah bagi Ribuan Streamer
- Usung Wastra Nusantara, Althafunissa Kini Rambah Pasar Timur Tengah
- Della Surya