Wacana Pemindahan Ibu Kota, Demokrat: Belum Dengar Tuh
jpnn.com, JAKARTA - Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain di Indonesia kembali bergulir. Ini setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali membahasnya dalam rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).
Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron mengaku belum mendapat informasi utuh ihwal wacana pemindahan ibu kota tersebut. Sebab, ujar Herman, dari dulu pemindahan ibu kota masih sebatas wacana.
"Kami belum secara utuh mendapatkan informasi ini, karena dari dulu juga selalu menjadi wacana," kata Herman kepada JPNN.com, Senin (29/4).
BACA JUGA: Pilpres Selesai, Jokowi Bahas Pemindahan Ibu Kota
Herman memahami bahwa Jokowi tengah mencari isu seksi yang bisa menetralisir situasi saat ini. Hanya saja, ujar Herman, kalau pun benar ingin memindahkan ibu kota maka dia meminta presiden mematangkan. DPR siap untuk membahasnya.
Wakil Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat itu mengingatkan pemindahan ibu kota negara harus benar-benar komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspeknya.
"Karena jika pemindahan itu ke luar Jawa, maka salah satunya akan juga memindahkan banyak pegawai dengan keluarganya," kata Herman.
BACA JUGA: 3 Alternatif Ibu Kota Baru Indonesia
Herman mengingatkan pemindahan ibu kota negara harus benar-benar komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspeknya.
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel