Wacana Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Jangan Didramatisasi, Sikapi Biasa Saja
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengingatkan orang-orang yang berada di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak mendramatisasi wacana reshuffle kabinet yang mencuat belakangan ini.
“Menurut hemat saya, ya sudahlah perombakan kabinet ini jangan kemudian dijadikan spekulasi, termasuk katakanlah (orang-orang) yang ada di lingkaran Istana. Jangan kemudian seolah-olah peristiwa reshuffle itu didramatisasi,” kata Arsul saat ditemui di Jakarta, Rabu (14/4).
Dia mengingatkan bahwa perombakan kabinet itu merupakan hak prerogatif presiden.
Menurutnya, perombakan kabinet itu adalah peristiwa biasa layaknya pergantian pemain sepak bola saat pertandingan.
“Jadikan reshuffle sebagai hal biasa, ibarat tim sepak bola, kalau pelatihnya bilang ada yang ditarik keluar, ya sikapi biasa saja,” ungkap wakil ketua MPR RI itu.
Arsul menyatakan karena reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden, dia meyakini belum ada pihak lain yang mengetahui siapa yang akan diganti atau akan mengganti posisi pucuk pimpinan kementerian tertentu.
Sejauh ini, dia menambahkan, PPP belum menerima informasi atau tawaran khusus dari presiden terkait isu perombakan kabinet. Sebab, perombakan kabinet yang akan dilakukan presiden kemungkinan tidak mengubah komposisi menteri usulan partai politik dan kelompok profesional.
Perombakan kabinet itu, kata dia, kemungkinan hanya berupa pergantian atau pergeseran tanpa mengubah komposisi yang ada.
Arsul Sani mengingatkan orang-orang yang berada di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak mendramatisasi wacana reshuffle kabinet yang mencuat belakangan ini.
- Mardiono Ajak Kader PPP Kerja Maksimal Menangkan Pilkada di NTB
- 59 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN
- 50 Menteri dan Wamen Belum Menyerahkan LHKPN, Siapa Saja ya?
- Anggap Menteri Hukum Tak Cermat Teken Aturan, Pimpinan GPK Mengadu ke Presiden Prabowo
- Taspen Serahkan Manfaat Pensiun dan THT kepada Eks Menteri & Petinggi Negara
- Prabowo Larang Menteri Sampaikan Hal Rawan Lewat Telepon, Ini Sebabnya