Wacana Rp1 M Per Desa Picu Pemekaran Desa
Rabu, 21 Desember 2011 – 23:52 WIB
Menurut Sutoro Eka, gagasan itu tidak akan membebani keuangan negara secara signifikan. Pemerintah, kata staf pengajar di Akademi Pembangunan Masyarakat dan Desa (APMD) Yogyakarta ini, cukup menghimpun dana-dana yang selama ini sudah teralokasi untuk desa, yang menyebar ke sejumlah kementrian.
"Kan selama ini sudah ada PNPM, Program pembangunan Infrastruktur Desa (PPID), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan masih banyak lagi. Di pulau Jawa, dari program-program itu satu desa dapat Rp800 juta per tahun. Itu saja dibuat satu pintu," terang Sutoro.
Terkait dengan kentalnya sejumlah parpol mencoba memanfaatkan wacana "Satu Desa Satu Miliar" ini, Sutoro tidak mempersoalkannya. "Yang penting bagaimana sebuah kebijakan bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat luas. Kalau parpol-parpol saling klaim, ya biarkan saja," ujarnya enteng.
Guru Besar dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Ratnawati, berbeda pendapat dengan Sutoro. Tri menolak gagasan "Satu Desa Satu Miliar". Dia begitu yakin bahwa dana Rp1 miliar per desa hanya akan dinikmati para elit di desa itu.
JAKARTA - Wacana "Satu Desa Satu Miliar" yang terus bergulir telah memicu sejumlah desa memekarkan diri. Harapannya, nantinya bisa ikut menikmati
BERITA TERKAIT
- Kongres AWP 2024 Jadi Momentum Fisioterapis Lokal Mendunia
- Angka Kelas Menengah Terjun Payung, Kang Cucun Inisiasi Penyuluhan OJK
- Bank Mandiri Gelar Mandiri Lingkar Hijau, Olah Limbah Kopi Menjadi Cuan
- 2 Ribu Profesional Berkumpul di Ajang Sinar Mas Digital Day 2024, Inovasi Digital Terbaru
- Peserta Jalan Sehat HUT ke-58 KAHMI Keluhkan Kupon Doorprize Ganda
- Wamenaker Afrianyah Noor Sandang Gelar Doktor Dengan Predikat Cum laude