Wacana Rp1 M Per Desa Picu Pemekaran Desa

Menurut Sutoro Eka, gagasan itu tidak akan membebani keuangan negara secara signifikan. Pemerintah, kata staf pengajar di Akademi Pembangunan Masyarakat dan Desa (APMD) Yogyakarta ini, cukup menghimpun dana-dana yang selama ini sudah teralokasi untuk desa, yang menyebar ke sejumlah kementrian.

"Kan selama ini sudah ada PNPM, Program pembangunan Infrastruktur Desa (PPID), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan masih banyak lagi. Di pulau Jawa, dari program-program itu satu desa dapat Rp800 juta per tahun. Itu saja dibuat satu pintu," terang Sutoro.

Terkait dengan kentalnya sejumlah parpol mencoba memanfaatkan wacana "Satu Desa Satu Miliar" ini, Sutoro tidak mempersoalkannya. "Yang penting bagaimana sebuah kebijakan bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat luas. Kalau parpol-parpol saling klaim, ya biarkan saja," ujarnya enteng.

Guru Besar dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Ratnawati, berbeda pendapat dengan Sutoro. Tri menolak gagasan "Satu Desa Satu Miliar". Dia begitu yakin bahwa dana Rp1 miliar per desa hanya akan dinikmati para elit di desa itu.