Wacanakan 34 Kementerian, JK Mulai Tekan Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Pusat Penelitian The Jokowi Institute, Muhammad Sadli Andi mengingatkan, janji kampanye Joko Widodo soal penghematan anggaran. Menurutnya, rencana menekan borosnya anggaran bisa gagal karena gemuknya postur kabinet yang akan dibentuk dengan adanya perbedaan pendapat antara Jokowi dengan Jusuf Kalla.

Sandli mengatakan wacana JK yang akan tetap mempertahankan 34 Kementerian akan tetap menguras anggaran. Lebih dari itu, ia juga menilai bahwa aksi JK itu merupakan bentuk tekanan politik kepada Jokowi.

"JK sudah mewacanakan jumlah Kementerian tetap. Presiden Terpilih Jokowi harus menetralisir wacana JK tersebut. Kalau tidak, maka publik melihat tidak ada beda era Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," Muhammad Sadli Andi, di Jakata, Rabu (10/9).

Menurut kandidat Doktor Univesitas Indonesia itu, gejala untuk mengingkari penghematan sudah sangat kuat sampai menggunakan berbagai analisis yang terkesan rasional.

"Bahkan ungkapan untuk memaksimalkan kinerja 34 Kementerian seperti jadi sesuatu hal yang baik. Padahal, itu adalah penyesatan. Kami duga JK sebenarnya hendak menyatakan 'tidak perlu dilakukan efisiensi'. Ini berbahaya bagi pemerintahan Jokowi," tegas Sadli Andi.

Pengingkaran efisiensi lanjutnya, semakin lugas didengungkan terlihat dari individu politisi yang baru saja merapat ke Jokowi. "Mereka terlihat tidak berniat untuk melakukan penghematan APBN dari sisi pemerintahan karena mereka takut tidak terakomodasi," ungkapnya.

Padahal, jangankan perampingan kabinet, keberadaan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) saja harus dileburkan ke dalam kabinet agar terjadi efisiensi dan tidak ada manipulasi kinerja. "Artinya jangan sampai karena Jokowi mengingkari efisiensi yang dibisikkan oleh brutus lantas kemudian dia terperangkap dagang sapi," ujar dia.

Karena itu, Sadli Andi mendesak Jokowi mengencangkan postur tambun kabinet supaya penggunaan mata anggaran belanja rutin bagi aparatur sipil negara (ASN) bisa efisien. "Jangan menggunakan postur kabinet tambun seperti sekarang," katanya. (fas/jpnn)