Wacanakan Sidang Tahunan MPR

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifudin menyatakan, dalam sosialisasi UUD 1945 ke sejumlah daerah, memang berkembang pemikiran untuk menghadirkan kembali GBHN dan sidang tahunan. Khusus sidang tahunan, kata dia, sangat mungkin dihidupkan kembali. "Meski sekarang tidak eksplisit diatur UUD 1945, bisa saja dilakukan. Tapi, kalau ingin ditegaskan dalam UUD, ya bisa-bisa saja," kata ketua DPP PPP itu.

Menurut Lukman, masyarakat tentu ingin mengetahui progress report pemerintahan secara langsung. Bukan hanya presiden, tapi juga mencakup lembaga negara lainnya. Dia mengakui, itu merupakan gagasan menarik daripada pertemuan informal lembaga-lembaga negara yang kini kerap terjadi. "Memang akan lebih baik kalau itu diformalkan dalam pertemuan tahunan. Terserah namanya apa, semacam sidang tahunan dulu," tegasnya. (pri/c5/agm)