Waduh, 11 Daerah Belum Cairkan Anggaran Pilkada

jpnn.com - JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati mengungkap masih terdapat sebelas daerah yang belum mencairkan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada). 

Padahal daerah-daerah tersebut sebelumnya telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang menjadi dasar pencairan.
 
“Yang menandatangani NPHD memang sudah 100 persen. Tapi dari 269 daerah masih menyisakan persoalan. Sebelas daerah belum ada kepastian terkait dengan pencairan penganggaran,” ujar Ida, Kamis (11/6).
 
Menurut Ida, karena ketersediaan anggaran sangat penting tepat waktu, KPU berharap ke sebelas daerah-daerah tersebut dapat segera mencairkan anggaran dalam waktu dekat.
 
“Kami berharap ada segera penyediaan anggaran. Artinya sejumlah anggaran yang sudah dituangkan di NPHD itu ada kepastian untuk bisa dicairkan. Ini untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggara kami di lapangan,” ujarnya.
 
Saat kembali ditanya apakah KPU menetapkan batas waktu bagi kesebelas daerah tersebut, Ida berharap dapat dilakukan sebelum 22 Juni. Karena kegiatan tahapan pilkada setelah 22 Juni, harus dilakukan secara masif oleh badan penyelenggara adhoc sampai di tingkat desa/kelurahan.
 
“Kegiatannya sudah sampai di tingkat desa/kelurahan untuk melakukan verifikasi dukungan calon perseorangan secara administratif maupun secara faktual. Penyelenggara kami kan membutuhkan dukungan biaya operasional untuk melakukan verifikasi secara faktual, door to door, untuk menguji kebenaran dukungan yang diberikan pada pasangan calon perseorangan. Metodenya kan memang dilakukan dengan door to door,” ujar Ida. (gir/jpnn)