Waduh! Ada Panwas Dikejar-kejar Hingga Kabin Pesawat
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengakui, potensi politik uang dalam pelaksanaan pilkada serentak diindikasikan cukup tinggi. Dia menduga, salah satu pemicunya karena pelaksanaan pilkada hanya dilaksanakan satu putaran. Sehingga pihak-pihak tak bertangungjawab akan berusaha habis-habisan.
"Politik uang diindikasi sangat banyak karena hanya satu putaran pilkadanya. Kami sudah koordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung karena undang-udang punya kelemahan. Sanksi penegakan hukum politik uang tidak jelas,"ujar Muhammad pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015, yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ancol, Kamis (12/11).
Menghadapi kondisi ini, kata Muhammad, pihaknya berupaya maksimal meningkatkan pengawasan. Antara lain membuka partisipasi masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa dan pelajar.
"Bawaslu buka pengawasan partisipati, karena penyelenggaraan pilkada butuh partisipasi masyarakat. Kesuksesan pilkada ini tanggungjawab kita semua. Terima kasih kepada Mendagri (Tjahjo Kumolo, red) karena sekarang tiap TPS (tempat pemungutan suara, red) sudah diberikan pengawas," ujar Muhammad.
Selain itu, secara khusus Muhammad juga meminta aparat keamanan memberi perlindungan terhadap pengawas pilkada yang bertugas di lapangan. Hal ini perlu dilakukan karena ada peristiwa di mana pengawas dikejar-kejar saat menjalankan tugas.
"Di Kaimana (Papua Barat) pengawas kami dikejar-kejar hingga kabin pesawat. Kami minta Kapolri amankan. Kami bekerja enggak pakai asuransi jiwa. Jadi tolong backup kami. Dari pencalonan sudah ada yang mengintervensi keputusan panwas. Tidak ada yang boleh mengubah keputusan Bawaslu, termasuk presiden,"ujar Muhammad. (gir/jpnn)
JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengakui, potensi politik uang dalam pelaksanaan pilkada serentak diindikasikan cukup tinggi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi
- Proses Penetapan Tidak Transparan, Dekot Se-Jakarta Ajukan Gugatan ke PTUN
- DPR-Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
- Kubu Harun-Ichwan Minta MK Klarifikasi Soal Akun Ini
- Sahroni Minta Polisi Permudah Mekanisme Pelaporan Kasus, Jangan Persulit Korban
- Mardiono Jadikan Harlah ke-52 PPP Sebagai Momentum Bertransformasi Lebih Baik