Waduh, Anggaran Pilgubsu Fantastis Banget, DPRD Sumut Protes

"Belajar dari pengalaman, banyak nepotismenya juga proses kampanye ini. Karena kampanye sekarang dibebankan kepada APBD beda ketimbang tahun lalu. Jadi kalau bisa dianggarkan sesuai prinsip keadilan dan kepatutan. Jangan sebagian dapat jatah (anggaran) yang besar, sementara sebagian lainnya tidak. Yang begini-begini susah kan jadi harus dipastikan tidak terjadi," katanya. 

Selanjutnya untuk anggaran petugas keamanan yang juga masuk dalam anggaran Pilgubsu 2018 jangan sampai tumpang tindih dengan anggaran yang ada di APBN. 

"Seperti polisi kan instansi vertikal, dia wajib untuk melakukan pengamanan diminta atau tidak diminta. Sehingga ini yang jangan sampai tumpang tindih," tutur Elfenda.

Tak hanya itu, terkadang ada anggaran non budgeter yang sengaja dimasukkan dalam anggaran. Hal ini kata Elfenda jangan menjadi ajang untuk mengambil keuntungan. "Misalnya, anggaran untuk petugas keamanan saya dengar keluhan di lapangan terkadang mereka harus menyediakan nasi bungkus untuk petugas. Padahal penyelenggara keamanan kan sudah all in termasuk biaya makan mereka," katanya.

"Jadi imbauan saya, kepada KPU dan Bawaslu Sumut lakukan kajian yang mendalam. Mana yang tidak terlalu penting bisa diefisiensikan sehingga tidak menganggu belanja anggaran APBD Pemprovsu," tambahnya.

Kemudian lagi soal data Daftar Pemilih Tetap (DPT), menurutnya juga menjadi permasalah serius yang menyebabkan anggaran kian membengkak.  

"Jadi data DPT harus benar-benar valid dan jangan sampai ada selisih. Data DPT sangat berhubungan tentang efisiensi. Karena semakin banyak data DPT tentu semakin banyak surat suara yang dicetak. Artinya alat-alat peraga itu berhubungan dengan jumlah pemilih. Jadi bila tidak akurat tentu akan terjadi pemborosan anggaran. Untuk itu inilah yang harus diefisiensikan," pungkas Elfenda.(mag-1/ije/ray/jpnn)