Waduh! Anggaran Pilkada di 78 Daerah Belum Beres
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan, hingga Minggu (6/12) baru 180 daerah dari total 269 daerah yang menggelar pilkada serentak yang mencairkan anggaran hingga 100 persen. Sisanya, 11 daerah masih mencairkan anggaran berkisar 90 persen dan 78 daerah mencairkan anggaran pada kisaran di atas 50 persen, namun masih di bawah 90 persen.
"Berdasarkan proses tahapan yang telah dilalui, dapat disimpulkan untuk keuangan, 78 daerah sudah menerima transfer daa hibah dari pemda 50 persen sampai dengan di bawah 90 persen," ujar Husni pada rapat koordinasi Persiapan Akhir Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 di Gedung KPU, Minggu (6/12).
Meski masih terdapat beberapa daerah yang belum 100 persen mencairkan anggaran, namun seluruh daerah kata Husni telah menyatakan komitmen untuk segera mencairkan sisa kekurangan anggaran yang sebelumnya telah disepakati bersama.
Selain masalah anggaran, persiapan pelaksanaan pilkada seluruhnya telah rampung 90 persen. Menurut mantan Komisioner KPU Sumatera Barat ini, ada enam indikator yang mendasari penilaian tersebut.
Yaitu, seluruh penyelenggara utamanya Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS), telah terbentuk dan telah dilakukan bimbingan teknis.
"Surat suara sudah tercetak, namun karena proses pencalonan yang terjadi di Kalimantan Tengah masih menunggu putusan akhir TUN (Tata Usaha Negara) atas gugatan terhadap pencoretan pasangan calon Ujang Iskandar-Jawawi, maka proses pencetakan masih menunggu putusan tersebut,"ujar Husni.(gir/jpnn)
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan, hingga Minggu (6/12) baru 180 daerah dari total 269 daerah yang menggelar
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Polemik Hasto Tersangka, Habiburokhman Gerindra: Sampai Kiamat Enggak Selesai
- FPKB Tolak Penetepan Dekot Jakarta, Ini Alasannya
- Habiburokhman Gerindra Sebut Mahfud Md Orang Gagal, Apa Sebabnya?
- Penyerangan RS Indonesia di Gaza Tak Bisa Dibiarkan, Mardani Desak PBB Bersikap
- Komisi VII DPR Minta Pemerintah Pastikan Libur Nataru Aman dan Nyaman
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Sekjen PDIP Merespons Pertama Kali, Ada Kata Jangan Takut