Waduh, Belum Ada Daerah Teken NPHD untuk Dana Pengamanan Pilkada

jpnn.com - JAKARTA - Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 telah dimulai. Namun hingga kini, 101 daerah yang bakal menggelar pilkada belum juga menganggarkan dana bagi pelaksanaan pengamanan. 

Selain itu, 27 daerah juga belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi anggaran pengawasan yang dikelola Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi atau Panitia Pengawas Pilkada (Panwas) Kabupaten/Kota. 

Sampai saat ini, seluruh daerah baru menandatangani NPHD bagi anggaran pelaksanaan pilkada yang dikelola KPUD di daerah masing-masing. 

Menanggapi hal tersebut Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek mengatakan, belum dianggarkannya dana pengamanan, karena banyak yang belum mengajukannya. 

"Pengamanan memang banyak yang belum mengajukan, tapi ada ketersediaan anggaran," ujar birokrat yang akrab disapa Donny tersebut, Senin (22/8).

Sementara itu terkait masih ada 27 daerah yang belum menandatangani NPHD bagi anggaran pengawasan, Donny mengakui pembahasannya di sejumlah daerah masih cukup alot. 

Namun demikian Kemendagri akan memanggil seluruh daerah tersebut, karena tidak ada alasan untuk tidak menganggarkan dana pengawasan.

"Sementara ini memang kami tidak bantah, bahwa terhadap 27 (daerah yang belum tandatangan NPHD,red) alot pembahasannya. Ini karena implikasi dari pemotongan anggaran di daerah. baik DAU, bagi hasil ataupun dana transfer. Jadi cash flow-nya berkurang, banyak deficit, tapi tidak ada alasan tidak menganggarkan," ujar Donny.