Waduh, Calon Investor Masih Meragukan Proyek IKN
'Tingkat risiko kegagalan yang tinggi'
Pada bulan Maret, pemerintah Indonesia mengungkapkan serangkaian insentif baru untuk mencoba memikat investor dalam proyek tersebut.
Insentif tersebut antara lain penghapusan pajak perusahaan untuk perusahaan di beberapa sektor yang berinvestasi setidaknya 10 miliar rupiah selama 10 sampai 30 tahun.
Selain itu, ada juga potongan pajak bagi perusahaan asing yang memindahkan kantor pusatnya ke Nusantara, dan juga kepada perusahaan keuangan yang didirikan di zona khusus.
Pemerintah juga mengatakan akan memberikan hak atas tanah selama 95 tahun, dapat diperpanjang dengan periode yang sama – jauh lebih lama daripada di tempat lain di Indonesia.
Terlepas dari insentif ini, masih belum ada investasi yang pasti di ibu kota baru, menurut Sulfikar Amir, profesor dari Nanyang Technological University di Singapura.
"Ini membangun kota in the middle of nowhere [antah-berantah], di tengah hutan, yang benar-benar baru. Saya sebenarnya sangat skeptis," kata Sulfikar.
"Pemerintah Indonesia tidak punya pengalaman membangun kota dari nol di tanah kosong. Jadi ini pekerjaan yang luar biasa tinggi tingkat risiko kegagalannya."
Tahun lalu, investor besar Jepang, Softbank menarik diri dari komitmen investasi untuk proyek tersebut, sehingga memaksa Indonesia untuk mencari dukungan finansial dari negara lain.
Joko Widodo pulang dari Sydney membawa janji bantuan lebih banyak dari Australia untuk rencana membangun Ibu Kota Nusantara, namun masih belum ada kesepakatan investasi
- Awal Tahun, USD Hari Ini Masih Bertengger di Rp 16 Ribuan, Kapan Turun?
- Investor & Pengelola JCC Tetap Tunduk Pada Perjanjian Kerja Sama Tahun 1991
- Kabar Australia: Sejumlah Hal yang Berubah di Negeri Kangguru pada 2025
- Jokowi Masuk Daftar Pimpinan Korup, PBNU: Apakah Lembaganya Kredibel?
- Jokowi Absen Pertemuan Eks Gubernur Jakarta, PDIP: Malu Namanya Masuk Daftar OCCRP
- Sugeng Budiono Apresiasi Kritik Haidar Alwi Terhadap Survei OCCRP