Waduh! Demo Anti Eks PNPM di Mana-mana
jpnn.com - SURABAYA – Demonstrasi menentang keinginan eks fasilitator PNPM untuk lolos secara otomatis sebagai pendamping desa dilakukan Aliansi Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (APPMI) di sejumlah provinsi. Terakhir ratusan massa di Surabaya, Jawa Timur menentang keinginan eks fasilitator PNPM tersebut.
Massa APPMI Jawa Timur berunjuk rasa di depan kompleks Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (12/4). Melalui orasi dan alat peraga mereka menyuarakan penolakan terhadap aksi sepihak pendamping desa dari unsur eks PNPM.
“Kami prihatin atas aksi eks-PNPM yang meminta hak istimewa lolos secara otomatis sebagai pendamping desa,” ujar kordinator lapangan (Korlap) aksi Purnomo.
Dia menjelaskan harusnya para eks fasilitator PNPM mengikuti semua prosedur rekruitmen ulang yang dilakukan oleh Kemdesa PDTT. Pasalnya, mekanisme tersebut sesuai dengan semangat UU No 6/2014 tentang Desa.
“Berulangkali dijelaskan jika ada perbedaan semangat pemberdayaan yang dilakukan PNPM dengan UU Desa. Tidak bisa mereka menempatkan diri sebagai pihak yang seolah-olah paling mengerti tentang pemberdayaan desa,” katanya.
Sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan ratusan massa di Medan, Sumatera Utara. Sikap eks fasilitator PNPM itu dinilai sebagai bentuk ketidakadilan karena menutup peluang elemen masyarakat lain untuk bisa menjadi pendamping desa.
“Sikap eks PNPM itu tidak rasional. Mereka meminta kuota khusus sehingga menghalangi peluang bagi warga negara lain untuk menjadi pendamping desa,” ujar Korlap Aksi Irfan.
Unjuk rasa menentang keinginan eks PNPM lolos otomatis sebagai pendamping desa juga terjadi di Sumatera Selatan. Massa APPMI mencurigai aksi eks PNPM ditungganggi oleh kepentingan politik tertentu.
- 28 Tewas dalam Kecelakaan Pesawat di Korsel, Kemenlu: Tak Ada Penumpang WNI
- Sebegini Harga Bahan Pangan Secara Umum, Berapa Harga Cabai dan Minyak?
- Bantu Kuatkan Hijrah Masyarakat, BMH Yogyakarta Gelar Layanan Hapus Tato
- Super Air Jet Ganti Komponen Pesawat Saat Penumpang Sudah Dalam Kabin, Ini Akibatnya
- Soal KPK Berpeluang Panggil Megawati, Ronny PDIP: Kejauhan dan Terlalu Dipaksakan
- KPK Buka Peluang Memanggil Megawati, Said PDIP: Jangan Menggiring Opini Lebih Maju