Waduh, Pemkot Depok Menyerah Bantu Warga Miskin

jpnn.com - DEPOK - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok memutuskan tidak akan memberi bantuan kepada 48 ribu jiwa warga miskin di wilayah mereka. Sebab, sebagian besar dari warga miskin itu sudah melewati usia produktif mereka alias memasuki usia senja. 

Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Bappeda Kota Depok, Dewi Indrianti mengatakan, usaha untuk menekan atau mengurangi jumlah warga miskin selama 10 tahun tidak menunjukan progres sama sekali. Mengingat, warga yang masuk dalam kategori miskin sekali ini tidak dapat lagi bekerja karena usia mereka 50 tahun keatas dan mengalami beragam penyakit.

”Sudah banyak bantuan yang kami berikan tetapi tetap saja tidak dapat bangkit dari kemiskinan. Pendapatan mereka hanya dari keluarga saja. Memang sudah kronis dan tidak dapat tertolong. Makanya kami sudah menyerah dalam mengangkat taraf perekonomian mereka,” katanya kepada INDOPOS, saat ditemui di Balaikota, Rabu (17/2).

Menurutnya, selain sudah berusia senja banyak latar belakang yang membuat 48 ribu jiwa warga dalam taraf kemiskinan kronis ada beberapa faktor pendukung lain. Diantaranya, mereka tidak memiliki ijazah alias putus sekolah dan tidak memiliki keahlian apa-apa.

Sehingga saat diberikan bantuan atau pertolongan upaya meningkatkan taraf hidup mereka tidak dapat dilakukan. ”Yang ada bantuan yang diberikan malah justru tidak kelihatan. Ya susah sekali membangkitkan mereka dari keterpurukan, karena mereka sendiri juga sudah pasrah dengan keadaan mereka itu,” ujar Dewi.

Namun begitu, Dewi mengklaim bahwa kondisi makro ekonomi Depok terus mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir. Selain itu, jumlah penduduk miskin di Depok, turun dari angka 2,32 persen pada tahun 2013, menjadi 2,18 persen pada 2014. 

Tercatat, pada 2010 pertumbuhan ekonomi Depok mencapai 6,36 persen, 2011 mencapai 6,58 persen, 2012 mencapai 7,15 persen, 2013 mencapai 6,92 persen dan 2014 mencapai 7,09 persen. ”Kondisi perekonomian di Depok baik. Bahkan orang miskin di Depok tinggal keraknya saja. Sulit dikurangi lagi, karena mereka tidak mau merubahnya sendiri,” jelasnya.

Menilik persoalan itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Agus Pambagio menilai Pemkot Depok terlalu cepat angkat tangan. Menurutnya, masih banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu warga miskin yang tidak punya keahlian.