Waduh! Pendirian SMK Baru Gagal Total

Sejak peralihan kewenangan itu, gedung tersebut diproyeksikan sebagai SMP.
Saat disinggung soal pembangunan SMKN yang selanjutnya beralih ke SMPN setelah peralihan SMA/SMK ke pemprov, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Sonhaji enggan berkomentar.
Namun, dia menyatakan bahwa pemkot memang pernah memiliki rencana pemerataan SMA/SMK di Surabaya.
''Belum semua daerah memiliki SMK negeri. Jadi, saat menjadi kewenangan pemkot, ya kami berusaha membangunkan untuk warga Surabaya,'' katanya.
Namun, setelah yang mengelola adalah pemprov, Agus menuturkan bahwa pemkot tidak memiliki kewenangan untuk mengelola SMA/SMK negeri lagi.
''Kan sudah diserahkan ke sana (pemprov, Red). Ya biarkan sana saja. Nanti kalau kami (pemkot) ikut ngurusi, nanti dibilang anak sendiri nggak diurus malah ngurusi anak orang,'' ujarnya.
Menurut Agus, Surabaya memang masih membutuhkan banyak sekolah negeri.
Khususnya jenjang SMA/SMK. Sebab, jumlah lulusan SMA/SMK negeri di Surabaya belum sepadan dengan jumlah lulusan SMP di Surabaya.
SURABAYA - Peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Pemprov Jatim membuat realisasi penambahan sekolah-sekolah tersebut di sejumlah kecamatan
- Wamen Fauzan: Era Kolaborasi, Kampus Harus Bersinergi dengan Pemda
- Untar dan KSU Perkuat Kerja Sama Global Lewat Konferensi Dunia & Bertemu Presiden Taiwan
- Guru Sekolah Rakyat dari PNS & PPPK, Diusulkan Kepala Daerah
- Kemdiktisaintek Membuka Peluang Sarjana Kuliah S2 Setahun, Lanjut Doktoral
- Kemenkes di Guest Lecture U-Bakrie: Mahasiswa Harus Terlibat Aktif Dalam Kampanye Kesehatan Mental
- 43.502 Siswa Penerima Baru Terima KJP Plus Tahap I 2025