Waduh! Pendirian SMK Baru Gagal Total
Untuk itu, dia berharap, setelah peralihan, pemerintah provinsi tetap mempertimbangkan penambahan sekolah baru di Surabaya.
''Harapan kami, upaya pemerataan sekolah diteruskan,'' terangnya.
Sementara itu, peralihan SMA/SMK ke pemprov juga masih menyisakan tanya. Terutama terkait dengan kelangsungan pendidikan gratis yang sudah diterapkan di Surabaya.
Sebab, dengan alokasi anggaran SMA/SMK di APBD Jatim 2017 yang minim, 122.698 siswa SMA/SMK Surabaya terancam tidak bisa menikmati pendidikan gratis tahun depan.
Terkait dengan hal tersebut, anggota Banggar DPRD Jatim Malik Effendi masih membuka kemungkinan pendidikan di Surabaya bisa tetap gratis asalkan Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim bisa berkoordinasi.
Anggota Banggar DPRD Surabaya Reni Astuti sepakat dengan hal itu.
Dia menyebutkan, sharing anggaran tersebut telah diatur pada Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pada pasal 47 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota bisa memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan.
SURABAYA - Peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Pemprov Jatim membuat realisasi penambahan sekolah-sekolah tersebut di sejumlah kecamatan
- Direksi ASABRI Mengajar Para Mahasiswa Magister Universitas Pertahanan
- Pilih Hotel sebagai Fasilitas Kampus, CEO UIPM Beri Penjelasan Begini
- Eramet & KBF Berikan Beasiswa untuk Mahasiswa Indonesia Timur, Ini Harapan Gubernur Sulut
- Sebanyak 96 Mahasiswa Presentasikan Hasil Riset di Knowledge Summit
- Dukung Gerakan Literasi Heka Leka, Anies Baswedan Bicara Potensi Anak-anak Maluku
- Research Week 2024: Apresiasi Kinerja Dosen Untar Hasilkan Karya Ilmiah Berkualitas