Waduh! Pimpinan PKL Tuding Jokowi-JK Rezim Penjajah Rakyat Sendiri
jpnn.com - JAKARTA--Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menuding pemerintahan Jokowi-JK sebagai rezim imperialis, penjajah rakyatnya sendiri.
Tudingan itu menyusul adanya paket kebijakan ekonomi tentang deregulasi yang melonggarkan izin toko modern.
"Sejak rezim Jokowi-JK berkuasa, PKL digusur semena-mena dan diusir-usir tak beradab. UMKM dikebiri dengan beban pajak satu persen dari omzet lima tahun ke belakang," kata Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun dalam keterangan persnya, Minggu (20/9).
Deregulasi perlonggar izin toko modern, lanjutnya, menyempurnakan penggerusan oleh kekuatan asing, kongsi kapitalis multinasional terhadap ekonomi rakyat dan merobek kedaulatan ekonomi bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
"Patahkan janji Jokowi-JK lakukan revitalisasi 5.000 pasar tradisional, dan janji-janji pro ekonomi rakyat. Janji itu palsu dan bohong belaka," sergahnya.
Ali Mahsun menambahkan, keberadaan rezim Jokowi-JK adalah mimpi buruk bangsa Indonesia di siang bolong. Dia tegaskan, APKLI akan melawan totalitas rezim Jokowi-JK atas deregulasi perlonggar izin toko modern.
"Jika dipaksakan PKL bersama dan bersatu dengan elemen kekuatan lainnya turun ke jalan merobohkan rezim imperialis Jokowi-JK demi tegaknya ekonomi rakyat dan Kedaulatan Ekononi Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," tegas Ali Mahsun. (esy/jpnn)
JAKARTA--Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menuding pemerintahan Jokowi-JK sebagai rezim imperialis, penjajah rakyatnya sendiri. Tudingan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Industri Kosmetik Makin Kompetitif, Produsen Gencar Luncurkan Produk Baru
- Snapcart Ungkap Marketplace Pilihan Brand Lokal dan UMKM
- IHCBS 2024: Wujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Transformasi SDM & Bisnis
- AISI Soroti Tantangan Penetrasi Kendaraan Listrik di Indonesia
- Tingkatkan Dana Murah, BTN Gandeng UPN Veteran Yogyakarta
- PPN 12 Persen Tidak Berpihak kepada Rakyat, Tolong Dibatalkan