Waduh! Saleh DPR Mencium Gelagat Kurang Baik Dalam Pelaksanaan Kartu Prakerja
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan langkah pemerintah yang memilih secara acak peserta yang berhak mendapatkan Program Kartu Prakerja.
Menurut Saleh, Kartu Prakerja adalah salah satu program unggulan pemerintah. Ini adalah program yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi pada saat pemilu lalu.
Oleh karena itu, pelaksanaannya haruslah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh presiden.
“Kartu prakerja itu biayanya mahal. Tadinya hanya Rp 10 triliun, sekarang ditambah menjadi Rp 20 triliun. Karena mahal, harus dipastikan tepat sasaran dan berhasil,” katanya kepada JPNN.com, Selasa (14/4).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan selain memberikan pelatihan kerja, kartu prakerja diharapkan dapat mengurangi pengangguran. Alumninya diharapkan dapat diterima bekerja atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
Namun, Saleh mencium gelagat kurang baik dalam pelaksanaannya. Hal itu terlihat dari mekanisme penentuan kelulusan calon peserta. Berdasar informasi yang dibacanya di media massa, kelulusannya didasarkan sistem acak oleh komputer.
Menurut Saleh, kalau begini metodenya maka tidak ada jaminan akan didapatkan calon yang benar-benar memenuhi kualifikasi.
“Orang kalau daftar, sama saja ikut mengadu nasib. Menggantungkan nasibnya pada mesin komputer yang mengundinya,” ujar dia.
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan langkah pemerintah yang memilih secara acak peserta yang berhak mendapatkan Program Kartu Prakerja.
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal
- Ini Alasan PAN Setuju Usul Presiden Kada Kembali Dipilih DPRD
- PAN Sambut Positif Usul Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD