Waduh! Saleh DPR Mencium Gelagat Kurang Baik Dalam Pelaksanaan Kartu Prakerja
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan langkah pemerintah yang memilih secara acak peserta yang berhak mendapatkan Program Kartu Prakerja.
Menurut Saleh, Kartu Prakerja adalah salah satu program unggulan pemerintah. Ini adalah program yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi pada saat pemilu lalu.
Oleh karena itu, pelaksanaannya haruslah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh presiden.
“Kartu prakerja itu biayanya mahal. Tadinya hanya Rp 10 triliun, sekarang ditambah menjadi Rp 20 triliun. Karena mahal, harus dipastikan tepat sasaran dan berhasil,” katanya kepada JPNN.com, Selasa (14/4).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan selain memberikan pelatihan kerja, kartu prakerja diharapkan dapat mengurangi pengangguran. Alumninya diharapkan dapat diterima bekerja atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
Namun, Saleh mencium gelagat kurang baik dalam pelaksanaannya. Hal itu terlihat dari mekanisme penentuan kelulusan calon peserta. Berdasar informasi yang dibacanya di media massa, kelulusannya didasarkan sistem acak oleh komputer.
Menurut Saleh, kalau begini metodenya maka tidak ada jaminan akan didapatkan calon yang benar-benar memenuhi kualifikasi.
“Orang kalau daftar, sama saja ikut mengadu nasib. Menggantungkan nasibnya pada mesin komputer yang mengundinya,” ujar dia.
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan langkah pemerintah yang memilih secara acak peserta yang berhak mendapatkan Program Kartu Prakerja.
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia