Waduh, Sepuluh Rumah Sakit Tolak Masuk BPJS

jpnn.com - CIBINONG – Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menyiapkan, regionalisasi sistem rujukan berjenjang. Hal itu, dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pasien terutama BPJS. 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Camalia W Sumaryana mengatakan, regionalisasi sistem rujukan ini meniru gambaran nasional. “Nantinya, akan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang,” ujarnya disela rapat koordinasi terbatas, di Gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
    
Dinkes akan membagi wilayah ke beberapa regional. Setiap regional nantinya mempunyai beberapa RS yang menjadi pengampu semua Fasilitas Keshatan Tingkat Pertama (FKTP). “Kedepan, dari Puskesmas Kabupaten Kota rujukan ke RS Kabupaten Kota. Kalau nanti tidak tertangani dirujuk ke RS regional Propinsi,” katanya.
    
Dinkes juga akan menggandeng beberapa RS daerah lain yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Sebab, banyak warga Kabupaten Bogor yang secara geografis lebih dekat dengan rumah sakit tersebut dibanding harus dirujuk ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Bogor baik milik pemerintah maupun swasta.
    
Dalam kesempaan tersebut, Kadinkes juga mengungkapkan masih ada 10 rumah sakit swasta yang belum mau bekerjasama dengan BPJS. Sementara yang sudah bekerjasama ada 4 RSUD, 1 RS vertikal, 1 RS TNI AU, 15 RS swasta. “Yang belum, kami terus dorong agar segera bekerjasama dengan BPJS,” ungkapnya.
    
Bupati Bogor, Nurhayanti merespon baik konsep regionalisasi system rujukan berjenjang tersebut. Yanti meminta, agar konsep itu dimatangkan sebelum dituangkan kedalam peraturan bupati. “Silahkan dirumuskan dengan swastanya, supaya kebijakan nanti saya buat bisa implementasi,” tegasnya.
    
Terkait 10 RS yang belum bekerjasama dengan BPJS, Yanti meminta agar rumah sakit tersebut secepatnya bergabung. “Kalau ada kendala diberikan solusi,” ucapnya.
    
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi juga mendukung konsep tersebut dituangkan dalam Perbup. Namun ia mengingatkan, Dinkes harus terus melakukan perbaikan internal, terutama dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 
    
Politisi yang akrab disapa Jaro Ade tersebut meminta agar pemerintah meningkatkan pelayananan di tingkat Puskesmas. Soal anggaran, kata dia, DPRD akan mendukung. “Karena kesehatan dan pendidikan itu menjadi prioritas utama kita,” pungkasnya. (ful)