Waduh, Wakil Rakyat Sumbar kok Numpuk di Komisi Kesehatan?

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat I, Alex Indra Lukman menyatakan bahwa jumlah wakil rakyat dari daerahnya adalah 14 orang. Lima dari 14 anggota DPR RI tersebut, menurut Alex, oleh fraksinya masing-masing ditugaskan di Komisi IX yang membidangi kesehatan dan tenaga kerja.

Menurutnya, komposisi ini sangat merugikan bagi masyarakat Sumatera Barat. "Komposisi penugasan anggota DPR asal Sumbar yang menumpuk di Komisi IX DPR RI ini sangat tidak efektif untuk memperjuangan aspirasi rakyat Sumatera Barat," kata Alex, menjawab pertanyaan wartawan, di Gedung Nusantara III, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (29/1).

Dia jelaskan, dari lima anggota DPR asal Sumatera Barat yang bertugas di Komisi IX itu, tiga orang berasal dari daerah pemilihan Sumatera Barat I yakni Alex Indra Lukman (Fraksi PDI Perjuangan), Suir Syam (Fraksi Gerindra), Betty Shadiq Pasadigoe (Fraksi Golkar) dan dua orang dari daerah pemilihan Sumatera Barat II masing-masing John Kennedy Azis (Fraksi Golkar) dan Muhammad Iqbal (Fraksi PPP).

Karena itu, Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini menyarankan agar masing-masing pimpinan fraksi partai politik di DPR yang anggotanya berasal daerah pemilihan Sumatera Barat untuk mengatur penempatan kadernya atas pertimbangan pemerataan di 11 komisi yang ada di DPR RI.

"Setiap menemui konstituen di daerah pemilihan Sumatera Barat I atau II, ternyata sangat bervariasi aspirasinya. Tidak hanya soal kesehatan dan tenaga kerja. Sebagai kader PDI Perjuangan, tentu saya siap ditugaskan dimana saja, tapi secara proporsional masing-masing pimpinan fraksi hendaknya mempertimbangkan aspek keterwakilan Sumatera Barat di seluruh alat kelengkapan Dewan (AKD) sebagai wadah penyampaian dan memperjuangan aspirasi konstituen," sarannya.

Terakhir, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat ini menyatakan, saran ini dia sampaikan bukan dimaksudkan untuk mendikte pimpinan fraksi-fraksi di DPR, tapi sebagai satu upaya untuk membangun efektifitas partai politik di negara demokrasi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan pemberdayaan institusi DPR sebagai rumah rakyat.

"Dalam konteks ini, saya tidak bicara sektoral satu partai politik tapi untuk keseluruhan partai politik dalam rangka membangun efektifitas memperjuangkan aspirasi rakyat dan mendorong agar DPR betul-betul berfungsi sebagai rumah rakyat," pungkasnya.(fas/jpnn)