Waduh..Demi Ahok, KPU DKI Keluar Duit Rp 2 Miliar

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta siap melaksanakan pemilihan kepala daerah 2017. Paling tidak dari segi anggaran penyelenggara pemilu di wilayah ibu kota itu sudah sangat berkecukupan. 

Kesiapan dinyatakan Komisioner KPU Arief Budiman, yang sebelumnya telah menghubungi KPU DKI Jakarta. "Kemarin saya konfirmasi ke (KPUD,red) DKI Jakarta, menanyakan kesiapan anggaran. Katanya siap," ujar Arief, Jumat (10/6).

KPUD DKI, kata Arief, bahkan sudah memerinci kebutuhan anggaran mereka. Di dalamnya termasuk biaya verifikasi dukungan faktual yang diberikan masyarakat pada pasangan bakal calon independen. 

"Saya tanya, waktu itu kamu perkirakan anggarannya berapa? KPUD menyatakan cukup, kalau cuma memverifikasi 1 juta KTP cukup. Terus saya tanya, berapa per orang per KTP honornya? Katanya sedang dirumuskan kemungkinan Rp 1500 sampai Rp 2000 per orang. Jadi kalau sejuta dukungan, berarti Rp 2 miliar," ujarnya.

Arief memang tidak secara spesifik menyebut dari mana angka 1 juta tersebut. Meski begitu, sampai saat ini diketahui baru satu pasangan bakal calon yang disebut-sebut kemungkinan maju lewat jalur independen. Yaitu pasangan incumbent Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Heru Budi Hartono, dengan total dukungan diperkirakan telah mendekati angka 1 juta. 

"Tapi itu anggaran untuk verifikasi saja. Kan juga perlu anggaran untuk mengumpulkan verifikator, kemudian dilatih oleh PPS (panitia pemungutan suara,red), terus anggaran untuk administrasi. Misal menggandakan formulir sejumlah verifikator, jadi kira-kira Rp 2 miliar lebih," ujarnya.

Saat ditanya apakah perkiraan anggaran cukup ideal, mantan Komisioner Jawa Timur mengamininya. Mengingat seluruh titik mudah dijangkau. "Tapi kalau di luar Jawa atau kepulauan yang jarak satu rumah dengan rumah lainnya bisa 100 meter lebih, kalau verifikasi sepuluh orang tidak mungkin (biayanya Rp 1.500-Rp 2.000,red). Pasti akan lebih besar, tiap daerah berbeda-beda," ujar Arief.(gir/jpnn)