Waduh..Jurus Ekonomi Jokowi Dicap Rentan Matikan Industri Dalam Negeri

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Moh. Nizar Zahro mengungkapkan kekhawatiran terhadap jurus ekonomi dalam Paket September yang diumumkan Presiden Joko Widodo. Salah satunya di bidang industri.

Politikus Gerindra itu mengatakan, kebijakan paket ekonomi untuk mendorong ekonomi Indonesia yang lemah yang di sampaikan Presiden Jokowi salah satunya dengan memberi kemudahan investasi dengan pembebasan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) bagi investor, termasuk sektor perhubungan laut seperti industri galangan kapal.

"Pemerintah lewat Menkeu akan mengeluarkan aturan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kapal impor dengan alasan galang kapal Indonesia yang domestik menjadi kompetitif atau kapal impor lebih murah dibanding buatan RI," kata Nizar di gedung DPR Jakarta, Kamis (10/9).

Hal ini menurutnya akan menjadi masalah bagi Kementerian Perhubungan karena dalam RAPBN 2016, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan membangun kapal perintis penumpang sebanyak 94 unit.

"Saya berharap kebijakan paket ekonomi tentang bebasnya PPN galangan kapal impor tidak mematikan galangan kapal swasta nasional atau bahkan milik pemerintah seperti PT PAL," kata NiIzar.

Sebab, kalau harga kapal yang dibuat di dalam negeri lebih mahal ketimbang impor dengan adanya pembebasan PPN, maka akan membahayakan industri galangan kapal di dalam negeri.

Selain penghapusan PPN untuk sektor industri sesuai ketentuan yang akan diatur Kemenkeu, pemerintah juga menyediakan insentif pajak untuk investor berupa tax holiday 20 tahun bagi 9 sektor industri.

"Itu juga akan berdampak terhadap target pajak kita. Jangan sampai paket kebijakan pembebasan PPN itu menjadi matinya industri nasional. Termasuk industri galangan kapal," pungkasnya. (fat/jpnn)