Waduh...Konflik KPK vs Polri Sengaja Didesain Lebih Tegang dan Menyeramkan

jpnn.com - JAKARTA - Perseteruan antara dua lembaga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri dicurigai sengaja dicipatakan. Bahkan didesain tegang dan lebih menyeramkan layaknya seperti pergulatan antara hidup dan mati sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi mereka yang memiliki kepentingan.

Pimpinan LSM Mata Rakyat Beradap (Marada) Bennie Akbar Fatah mengatakan dalam kondisi terjadinya persinggungan maka kesempatan untuk ajang mencari muka dan panggung bagi ahli hukum dan pihak-pihak yang memiliki dana sedikit untuk menggelar aksi.

"Jadi wajar saja kalau masyarakat terprovokasi karena konflik KPK-Polri sengaja dibuat tegang dan menyeramkan," kata Bennie yang akrab disapa Eben ini kepada Rakyat Merdeka Online (Grup JPNN.com), Selasa (28/1).

Bennie yang dikenal sebagai aktivis Malari dan juga pimpinan lembaga Klinik Hukum Merdeka ini melihat sesungguhnya persoalan yang terjadi dua institusi itu sangat sederhana. Masalah ini tidak akan menjadi besar seperti sekarang kalau saja semua pihak menahan diri dan mempersilahkan kepada para pihak untuk memproses secara hukum baik Polri dan KPK.

"Kalau itu dilakukan masalah tidak menjadi besar. Lagi pula yang paling tahu benar dan salah pastinya adalah yang bersangkutan yaitu Budi Gunawan dan Bambang Widjojanto," ujarnya.

Di satu sisi pihaknya melihat banyak hal yang kebablasan dalam menyikapi perseteruan antara KPK dengan Polri tersebut. Munculnya  gerakan elemen masyarakat pro dan kontra.  Gerakan pro KPK misalnya cendrung hantam kromo padahal di barisan mereka banyak tokoh dengan berbagai latar belakang, termasuk tokoh yang menggeluti masalah hukum.

"Kita miris melihat satu pihak  menggunakan kata 'Save KPK' sebagai senjata andalan dan kelompok lain menggunakan Save Polri," ujarnya.

Disadari atau tidak, sebenarnya situasi dan kondisi seperti itu menurutnya sudah masuk ke zona fanatisme dan setengah langkah lagi akan menjadi Kultus Individu. Dan akhirnya keadilan serta kesamaan hukum bagi semua orang tersingkirkan.