Wagub Maluku Harapkan Perlakuan Istimewa dari Pemerintah

jpnn.com - AMBON - Ketua DPD Golkar Maluku Zeth Sahuburua curhat kepada bakal calon ketua umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengenai kesulitan yang daerahnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zeth menyampaikan hal tersebut, karena selain sebagai ketua Golkar dirinya juga merupakan wakil gubernur Maluku. 

"Dalam kapasitas wakil gubernur, saya punya kewajiban. Maluku harus mendapatkan perhatian (dari pemerintah pusat dan DPR,red)," ujar Zeth pada silaturahmi seluruh pengurus DPD Maluku dengan Airlangga, Rabu (27/4).

Menurut Zeth, Maluku terdiri dari 1.342 pulau, di mana yang didiami mencapai 289 pulau. Selain itu Maluku juga terdiri dari 11 kabupaten/kota dengan 118 kecamatan. Dari jumlah tersebut, terdapat tiga kabupaten terluar. 

"Ada tiga kabupaten terluar, daerah kaya sekali, tapi warganya miskin. Untuk ke Ambon saja, mereka harus memutar terlebih dahulu ke Kupang (NTT), lanjut ke Surabaya, baru ke Ambon. Selain itu, juga dibutuhkan waktu selama enam bulan hanya untuk mengeliling pulau-pulau yang ada di Maluku," ujarnya.

Karena itu, kata Zeth, Maluku membutuhkan perlakuan khusus. Karena selama ini bantuan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah, masih sangat kurang. 

"APBD Maluku sangat kecil, hanya Rp 2,9 triliun. PAD-nya juga hanya Rp 600 miliar. Kenapa kecil, karena luas wilayah laut lebih besar. (Sementara konsep bantuan yang diberikan masih berdasarkan luas daratan dan jumlah penduduk,red)," ujarnya.

Sebagai wujud perlakuan khusus, Zeth sangat berharap pemerintah pusat dapat segera menetapkan Maluku sebagai provinsi kepulauan. Dengan demikian bantuan dan sistem pengelolaannya ke depan, benar-benar berbasis pada kelautan. 

"Kalau ada negara kepulauan, maka harus ada juga provinsi kepulauan. Kabupaten Bogor saja, itu APBD-nya Rp 3 triliun, lebih besar dari Maluku. Padahal luas wilayahnya, jauh sekali perbedaan. Jadi kami ingin menjadikan Maluku sebagai provinsi kepulauan," ujar Zeth. (gir/jpnn)