Wagub Minta Tim Saber Pungli Lebih Garang Lagi
“Kan tidak mungkin kesepakatan bisa mengalahkan undang-undang, tapi kita kembalikan ke hasil kajian dari Tim Saber Pungli saja. Kan semua keterangan sudah mereka dapatkan, kita tunggu,” ujar Wagub.
Untuk tahun 2017, lanjutnya, instansi pemerintah lingkup Pemprov NTB harus menutup rapat-rapat peluang terjadinya pungli.
Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun honorer yang bekerja, memiliki gaji sehingga pelayan yang diberikan ke masyarakat haruslah maksimal.
Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim yang juga menjabat sebagai Wakil Saber Pungli menyampaikan, untuk kasus dugaan pungli di SMPN 6 Mataram, saat ini masih terus dilakukan kajian.
Pengembangan juga tetap dilakukan berdasarkan keterangan yang didapat Tim Saber Pungli dari pihak sekolah maupun masyarakat.
Oleh karena itu, sampai saat ini Tim Saber Pungli belum bisa menyimpulkan dugaan pungli di SMPN 6 Mataram.
“Masih kita dalami, nanti tim bagian penindakan kaji dulu apakah itu masuk pungli dan bisa dipidana atau bagaimana. Sekarang biarkan kita bekerja dulu,” katanya.
Ibnu mengaku akan terus mengungkap berbagai praktek pungli di NTB. Selain bekerja berdasarkan laporan yang masuk, pihaknya juga menjemput bola dengan melakukan pengawasan dan pengintaian di tempat-tempat rentan pungli.
Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin menilai kinerja Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) belum optimal.
- Iqbal-Dinda Unggul Signifikan di Pilgub NTB, Zul-Uhel Kian Suram
- Polisi Tangkap Buronan Asal Bima NTB
- 3 Cagub NTB Ungkap Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Guru Honorer
- Kurang Bayar Gaji PPPK Sudah Dibereskan, Alhamdulillah
- KPK dan DLHK Tertibkan Tambang Emas Ilegal di Lombok Barat
- Resmikan Smelter Tembaga, Jokowi: Kebutuhan Produk Harus Bergantung pada Indonesia