Wagub Papua Barat Lakotani Apresiasi Kepada Komisi IV DPD RI
jpnn.com, MANOKWARI - Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani menyampaikan apresiasi atas kunjungan pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI ke Papua Barat.
Wagub Lakotani dalam paparannya menyampaikan konektivitas antardaerah di Papua Barat sudah ada kemajuan, infrastruktur sudah berjalan baik dengan sumber dana dari dana Otsus.
Menurut Lakotani, komitmen alokasi dana Otsus di Papua Barat juga telah diubah, yang semula 80% untuk Kab/kota dan 20% untuk Provinsi, saat ini menjadi 90% untuk Kab/Kota dan 10% untuk Provinsi.
“Hal ini kami lakukan dengan pertimbangan bahwa Kab/Kota yang lebih dekat demgan masyarakat," ujar Lakotani seperti dilansir dalam siaran pers Humas DPD RI, Sabtu (21/3).
Wagub Papua Barat ini juga menilai rencana perubahan UU Otsus Papua kurang menyentuh kepentingan tanah Papua.
Dia menyebut hanya memunculkan 2 isu yakni terkait kenaikan DAU dari 2 persen menjadi 2,25 persen dan terkait pemekaran wilayah.
Dia berharap bahwa seluruh stakeholder dapat memanfaatkan momentum revisi UU Otsus ini dengan melakukan perubahan menyeluruh yang bisa mengakomodir dengan baik kekhususan yang dimiliki tanah Papua.
Novita Anakotta Senator asal Maluku yang juga Wakil Ketua Komite IV menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada pemerintah Papua Barat atas sambutan dan paparan yang disampaikan Wagub, sehingga bisa menjadi masukan bagi Komite IV DPD RI dalam memberikan pertimbangan terkait Otsus Papua.
Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani menyampaikan apresiasi atas kunjungan pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI ke Papua Barat.
- Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Sultan: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan
- Hasil Temuan DPD RI, Yorrys Raweyai: PSN Tangerang Perlu Didukung
- Sultan Dorong Pemda Lakukan Inovasi Kebijakan Pengurangan Angka ICOR Sektor Pangan di Daerah
- Komite IV DPD RI Dorong Mendag Mendukung Integrasi Perdagangan Antarpulau Melalui Platform Digital Nasional
- Yulianus Henock Minta Menteri PKP Prioritaskan Pemenuhan Perumahan Masyarakat Adat di IKN
- Raker Komite IV DPD & Menteri Koperasi Hasilkan 16 Kesimpulan Termasuk Insentif untuk Koperasi Susu Lokal