Wagub Riau Curhat Kondisi Listrik ke DPR

JAKARTA— Meski menjadi salah satu daerah dengan hasil alam yang melimpah, namun kondisi Provinsi Riau tidaklah lebih baik dari daerah lainnya di Indonesia. Berbagai permasalahan harus dihadapi Provinsi Riau, termasuk berbagai regulasi dari pemerintah pusat yang dinilai tidak adil bagi daerah. Hal inilah yang menjadi bagian curahan hati Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi VII DPR RI, di Jakarta, Selasa (20/4).

Pada kesempatan tersebut, Mambang menyampaikan berbagai masalah yang harus dihadapi Riau saat ini. Mulai dari persoalan listrik, kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap infrastruktur, hingga hutang kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) pusat ke Riau yang nilainya masih cukup besar.

“Masalah yang terberat di Provinsi Riau saat ini adalah masalah kelistrikan. Listrik Riau saat ini yang terpenuhi hanya sekitar 42 persen. Sementara rata-rata nasional sudah mencapai 60 persen. Sedangkan berdasarkan data PLN, kebutuhan listrik provinsi Riau, paling tinggi secara nasional yakni mencapai 12 persen pertahun. Kalau ini tidak cepat diatasi, tentunya akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut di Provinsi Riau,’’ kata Mambang.

Karena daya kelistrikan yang kurang, dijelaskan Mambang, saat ini dari sekitar 1.426 desa/ kelurahan se-Provinsi Riau, baru sekitar 74 persen yang dialiri listrik. Jumlah desa yang baru teraliri listrik di Riau baru sekitar 649 desa, sedangkan desa yang belum diterangi listrik mencapai 813 desa. Sedangkan untuk realisasi DBH selama tahun 2010, baru terealisasi sekitar Rp 300 miliar dari kewajiban bayar Rp 1,5 triliun. Sehingga masih tercatat terdapat kurang bayar DBH sekitar Rp 1,2 triliun.