Wahabisme
Oleh: Dhimam Abror Djuraid

Belum diketahui apa hubungan pelarangan wahabisme dengan Hijrah Fest.
Pemerintah Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan keputusan melarang dua ormas Islam.
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan pada 2017.
Menyusul kemudian pada 2019 Front Pembela Islam (FPI) dilarang melakukan aktivitas dan izinnya tidak diperpanjang.
Pelarangan dua ormas Islam ini dianggap sebagai tindakan yang tidak demokratis oleh rezim Jokowi dan menjadi salah satu penyebab turunnya indeks demokrasi Indonesia.
Melarang wahabisme akan menjadi tantangan serius bagi pemerintah Jokowi.
Beda dengan HTI dan FPI yang bentuk organisasinya jelas, wahabisme bukan organisasi melainkan sebuah ide dan gerakan.
Melarang wahabisme akan jauh lebih kontroversial ketimbang melarang HTI dan FPI. Di tengah kondisi politik yang hangat menjelang 2024, Jokowi tentu tidak akan sembrono membuat keputusan yang kontroversial. (**)
Beda dengan HTI dan FPI yang bentuk organisasinya jelas, wahabisme bukan organisasi melainkan sebuah ide dan gerakan.
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Cak Abror
- Peringati Hari Al Quds Sedunia, Ribuan Massa Padati Gedung Grahadi Surabaya
- NasDem Menghormati Jika Jokowi Pilih Gabung PSI
- Hasil Survei Cigmark Tentang Ketua Wantimpres, Setia Darma: Jokowi Cocok dan Layak
- Apakah Jokowi Akan Bergabung dengan PSI? Begini Analisis Pakar
- Sinyal Jokowi Gabung PSI Makin Kuat, Golkar: Pasti Ada Hitungan Politik
- Pengamat Politik Sebut Wajar Jokowi Diunggulkan Jadi Ketua Wantimpres RI