Wahai Gubernur dan Camat, Baca Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak Ini!
jpnn.com - PALEMBANG - Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.
Potensi manipulasi hasil pemilihan di tingkat kecamatan sangat berpotensi memunculkan konflik. Nah inilah yang jadi perhatian Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Saat berpidato pada Jambore Nasional Satpol PP II 2015 di Jakabaring, Palembang, Jumat (9/10), Tjahjo memerintahkan Gubernur di seluruh provinsi untuk mengingatkan camat-camatnya supaya tidak melakukan kecurangan.
"Gubernur harus ingatkan camatnya jangan main-main, jangan berusaha menambah angka (perolehan suara calon tertentu di pilkada) dan membuka kotak suara," kata Tjahjo.
Menurut dia, kunci kerusuhan atau konflik terkait manipulasi biasanya ada di tingkat kecamatan. Karenanya, mantan Sekjen PDI Perjuangan itu memerintahkan agar gubernur, bupati, maupun wali kota termasuk aparat Satpol PP untuk bisa memantau dan menjaga netralitas camat di Pilkada.
"Jaga kecamatan. Jaga netralitas camat yang nanti dikoordinasikan langsung oleh gubernur, bupati, wali kota di 269 daerah," perintah orang dekat Presiden Joko Widodo itu.
Lebih lanjut Tjahjo pun mengingatkan, camat untuk berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor, Danramil, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas dan elemen masyarakat lainnya dalam mensukseskan pilkada. "Kunci sukses pilkada atau pemilu itu ada di tingkat kecamatan," tegas Tjahjo. (boy/jpnn)
PALEMBANG - Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Prabowo Tak Diundang ke HUT PDIP, tetapi Bakal Diminta Hadir Pas Kongres
- Raih 3 Juta Lebih Suara, Andra Soni-Dimyati Ditetapkan jadi Gubernur & Wagub Terpilih Banten
- Gelar HUT ke-52 di Sekolah Partai, PDIP Lakukan dengan Konsep Seperti Ini
- Kongres V Bakal Tindak Lanjuti Hasil Rakernas Soal Penetapan Megawati Jadi Ketum PDIP
- Tim Hukum DIA Bakal Bongkar Dugaan 1,6 Juta Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
- KPU Jakarta Resmi Menetapkan Pramono-Rano Sebagai Gubernur dan Wagub Jakarta