Wahai Honorer Lulus PPPK 2024, Senyum dong, Ini soal Gaji Perdana

Lebih lanjut, Misliansyah menjelaskan perpanjangan SK honorer ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum dan kejelasan status bagi para TK2D.

Dia berharap kebijakan ini dapat memberikan dorongan moral bagi para TK2D atau honorer agar tetap melaksanakan tugas dengan optimal hingga masa transisi selesai.

"Kami mengimbau seluruh TK2D untuk bersabar dan mendukung kelancaran proses administrasi yang sedang berjalan," ucapnya.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kerja kontrak di daerah sekaligus menyesuaikan dengan aturan pemerintah pusat terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK.

"Tenaga honorer daerah di Kutim tidak hanya mendapatkan kepastian gaji, tetapi juga jaminan peningkatan status dan kesejahteraan di masa mendatang," ungkap Misliansyah.

Di sisi lain, kebijakan ini disambut positif oleh para tenaga honorer daerah di Kutai Timur.

Jurni, salah seorang tenaga kerja kontrak daerah di salah satu OPD mengaku lega dengan adanya jaminan dari Pemkab Kutim.

"Ini langkah yang sangat baik dari pemerintah daerah. Kami bisa terus bekerja dengan tenang tanpa rasa cemas," ujar Jurni. (antara/jpnn)