Wahai Honorer yang Ingin jadi PPPK, Cermati Kalimat Terakhir Gubernur
jpnn.com - PADANG - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi melantik dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan 1.260 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di lingkup Pemprov Sumbar.
Ribuan PPPK formasi 2023 yang dilantik terdiri dari 1.142 PPPK Tenaga Guru, 83 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 35 PPK Tenaga Teknis Pemerintahan.
Mahayeldi meminta seluruh PPPK yang telah dilantik untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah itu.
"Setelah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status PPPK, diharapkan bisa mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemprov Sumbar," kata Mahyeldi di Padang, Selasa (28/5), seusai melantik dan menyerahkan SK PPPK.
Dia mengungkapkan, pegawai yang diangkat menjadi PPPK sebagian besar berasal dari tenaga honorer yang selama ini telah mengabdikan diri untuk daerah.
Ke depan diharapkan semangat pengabdian bagi daerah itu menjadi makin baik sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga meminta para PPPK untuk penuh integritas dalam bekerja dan bersikap di lingkungan tempat bekerja dan di tengah masyarakat.
Sebagai ASN, PPPK dituntut untuk menerapkan core value Ber-AKHLAK sebagai landasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Para honorer, silakan cermati kalimat terakhir gubernur saat menyerahkan pelantikan dan penyerahkan SK PPPK.
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- KepmenPAN-RB 634 Tahun 2024 Senjata Honorer TMS & Belum Melamar, Cermati 11 Ketentuannya
- 5 Berita Terpopuler: KemenPAN-RB Punya Info Terbaru, Dirjen Nunuk Bergerak Urus Guru Honorer, tetapi Masih Proses
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sampaikan Kabar Baik untuk Guru, Siap-Siap Saja
- Kasus Suap Seleksi PPPK Batu Bara, 5 Terdakwa Divonis 1 Tahun Penjara
- 5 Berita Terpopuler: Dua Kategori PPPK 2024 dengan Gaji Berbeda, Mulai Berlaku Awal 2025, tetapi Tetap Ada Prioritas