Wahai Komnas HAM, Lindungilah Masyarakat Adat di Area Toba Pulp Lestari

Namun, karena warga menganggap masa panen produksi kayu sudah selesai, mereka berniat untuk kembali berladang di tanah tersebut. Hanya saja mereka dilarang oleh para pekerja TPL sehingga berujung bentrok.
Akibat bentrok itu, dua orang pengurus Lamtoras, yakni Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita telah ditahan Polres Simalungun. Namun, kata Donal, belum ada pekerja PT TPL yang dijerat polisi.
“Thomson Ambarita ditangkap dan ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor pada Selasa 24 September lalu. Padahal Thomson mengalami luka, korban penganiayaan,” ujar Donal.
Setelah penahanan Thomson dan Jonny, kata Donal, sejumlah orang yang mengaku anggota polisi setiap hari datang ke Sihaporas. Akibatnya, warga ketakutan, sehingga menginap di gubuk-gubuk di perladangan.
“Bahkan sekitar tanggal 25 dan 26 September, segerombolan mengaku polisi tadi, membawa peralatan senter sebagai penerang, memburu laki-laki warga Sihaporas di perladangan,” kata dia.
Pada kesempatan sama Sinung Karto Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN) mengatakan, warga Sihaporas dalam kondisi ketakutan dan tidak tenang untuk berladang guna menyambung hidup. “Untuk itu, mohon Komnas HAM turut mendesak polisi agar menegakkan hukum secara adil dan profesional," ujar Sinung.
Sementara Sandrayati Moniaga berjanji segera berkoordinasi dengan para pihak terkait. "Kami terima pengaduannya untuk selanjutnya kami proses," ujar dia.(reqnews/jpnn)
Masyarakat adat dari Nagori Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara melapor ke Komnas HAM karena merasa terteror setelah terlibat bentrok dengan pekerja PT Toba Pulp Lestari.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Teror ke Tempo Dianggap Melanggar HAM, Polisi Diminta Usut Secara Transparan
- Komnas HAM Menyelidiki Kericuhan saat Rapat RUU TNI
- Dinilai Memicu Segudang Masalah, PSN Merauke Tuai Kritik Keras
- Komnas HAM Minta Rencana Perluasan Kewenangan TNI-POLRI Dikaji Ulang
- Komnas HAM Temukan Sejumlah Masalah dalam RUU TNI
- Honorer K2 Adukan Masalah Rekrutmen PPPK 2024 ke Komnas HAM, Semoga Didengar Prabowo