Wahai Komut Waskita Karya, Berapa Duit Hasil Korupsi DJKA yang Dibagi-bagikan ke Pihak Lain?
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga eks VP Building PT Waskita Karya Anak Gede Agung Sumadi mengetahui langsung proyek pembangunan infrastruktur kereta api di Sumatera Utara oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).
Proyek itu kini diindikasikan terjadi praktik korupsi.
KPK pun memeriksa Anak Gede Agung yang kini menjadi Komisaris Utama PT Waskita Karya sebagai saksi pada Jumat (16/8).
"Saksi Anak Gede Agung ini hadir. Informasi yang kami dapatkan, yang bersangkutan dimintai keterangan terkait lelang, pengadaan, serta pemberian fee ke beberapa pihak. Kepada siapa? Belum dibuka oleh penyidik KPK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya.
Tessa enggan menjelaskan lebih lanjut keterkaitan Anak Gede Agung dengan kasus korupsi itu. Termasuk apakah PT Waskita Karya secara korporasi terlibat.
'Belum ada konfirmasi lebih lanjut, apakah memang PT Waskita Karya terlibat secara kelembagaan di perkara DJKA ini atau hanya yang bersangkutan perorangan saja yang mengetahui atau memiliki keterlibatan. Dan jika nanti ada update-nya, kami sampaikan kepada kawan-kawan," jelas Tessa.
Seperti diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS).
Kasus korupsi itu ditaksir merugikan keuangan negara hingga belasan miliar rupiah.
KPK pun memeriksa Anak Gede Agung Sumadi yang kini menjadi Komisaris Utama PT Waskita Karya sebagai saksi pada Jumat (16/8).
- Dukungan Bebaskan Tom Lembong Terus Mengalir, Kejagung Dianggap Ugal-ugalan
- Guru Besar Pertambangan Sebut Kerugian Lingkungan di IUP Aktif Tidak Bisa Dipidana
- Komisi III Pilih Komjen Pol Jadi Ketua KPK, Pernah Menjabat Kapolda Sulut
- Komisi III DPR Pilih 5 Pimpinan KPK 2024-2029, Setyo Budiyanto Jadi Ketua
- KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah
- Siang Ini, DPR Pilih Lima Capim dan Cadewas KPK Pakai Mekanisme Voting