Wahai Mas Arief Poyuono, Ini Ada Pesan dari Mbak Puan

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Puan Maharani bereaksi atas tudingan yang menyebut partainya sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurut Puan, dalam berpolitik semestinya bisa mengedepankan etika dan tidak menghujat.
"Saya tidak bicara partai per partai. Menurut saya, berpolitik itu harusnya dilakukan dengan etika,” ujar Puan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (2/8).
Memang, menjadi menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan membuat Puan harus nonaktif dari posisi ketua DPP PDIP bidang politik dan hubungan antarlembaga. Namun, Puan sebagai kader PDIP tak rela partainya dihujat.
Puan menambahkan, demokrasi harus dijalankan dengan cara yang santun dan beretika. Karena itu, tak semestinya berdemokrasi dengan saling hujat dan menjelek-jelekkan.
“Jadi dalam artian tidak usahlah berkomentar yang saling menghujat tanpa kemudian data yang jelas," ucapnya.
Pernyataan Puan itu sebagai respons atas tudingan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang menyebut PDIP sama dengan PKI. Arief yang melayangkan permintaan maaf secara tertulis ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan terancam sanksi internal dari Gerindra.(fat/jpnn)
Politikus PDI Perjuangan Puan Maharani bereaksi atas tudingan yang menyebut partainya sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurut Puan, dalam
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Megawati Larang Kadernya Ikut Retret, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Berkomentar Begini
- Patuh Instruksi Megawati, 4 Kepala Daerah PDIP di Jawa Barat Tak Ikut Retret
- Wamendagri Masih Menunggu Kehadiran Kepala Daerah dari PDIP di Lokasi Retreat
- 19 Kepala Daerah PDIP di Jateng Absen dari Retret Akmil, Tunggu Arahan Megawati
- Tunda Ikut Retret, Agustina Wilujeng Tunggu Arahan Lanjutan dari Megawati
- PDIP Menentang Retret Kepala Daerah, Prabowo Terancam Kehilangan Legitimasi Politik