JPNN.com 
Wahai Menkes, Ini Ada Saran dari Eks Petinggi BIN soal Vaksinasi Berbayar
Selasa, 13 Juli 2021 – 23:05 WIB
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada karyawan Danone Indonesia pada kegiatan Vaksinasi Gotong Royong di SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 17 Juni 2021. Foto: arsip JPNN.com/Ricardo
Dia meyakini jika cakupan vaksinasi sudah tinggi, bisnis dan kepercayaan konsumen akan pulih secara perlahan. “Konsumsi rumah tangga dan investasi akan mulai pulih juga sehingga Indonesia bisa kembali ke zona pertumbuhan positif,” ulas Dradjad.
Oleh karena itu, ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menyarankan agar Kimia Farma dan BUMN farmasi lainnya terus melaksanakan vaksinasi berbayar.
“Menkes dan menteri terkait lainnya tinggal menjelaskan hal ini dengan baik kepada publik. Syaratnya, vaksinnya bukan dari berasal dari hibah bilateral karena tidak etis,” tutur Dradjad.(ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Sebaiknya vaksinasi berbayar yang dikenal dengan istilah Vaksinasi Gotong Royong dilanjutkan. Namun, vaksinnya tidak boleh dari hibah.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
BERITA TERKAIT
- Kasus Dengue Meningkat, Kemenkes dan Takeda Gencarkan Upaya Pencegahan
- Peran Pemda & Masyarakat Penting untuk Mencapai Nol Kematian Akibat Dengue 2030
- Angka Rabies di Bali Masih Tertinggi di Indonesia Meski Vaksinasi Sudah Dilakukan
- Kabar Duka, Ekonom Faisal H. Basri Meninggal Dunia
- Sebagian Besar Kasus Hepatitis Tidak Terdiagnosis, Deteksi Dini Penting Dilakukan
- WHO Tak Mendukung Vaksinasi Massal untuk Lawan Cacar Monyet
