Wahai Para Kepala Daerah, Jangan Memolitikkan Data Bansos!

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengingatkan para kepala daerah.

Dia meminta para gubernur, bupati, dan wali kota tidak memolitikkan data tentang penerima bantuan sosial (bansos) demi memoles citra diri.

“Data bansos jangan dipolitikkan, tetapi mesti diperbaiki. Tugas kepala daerah bukan untuk memutarbalikkan data, tetapi untuk memperbaikinya, agar data kemiskinan dan masyarakat miskin bisa diperbaiki,” ujar Ujang dalam keterangannya, Minggu (19/9).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) mengatakan bansos itu harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan politik, bukan berdasarkan pada kepentingan politik kepala daerah.

“Oleh karena itu, para politisi yang menjadi kepala daerah mestinya sadar diri agar jangan berpikir untuk kepentingan politik semata,” ucapnya.

Menurut dia, kepala daerah harus berjuang dan memperjuangkan hak rakyat miskin penerima bansos, yakni dengan tidak mengotak-atik atau memanipulasi data bansos.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan pemimpin daerah harus punya citra dan membuat citra melalui perilaku, tindakan, kebijakan, program, dan kegiatan yang arif dan solutif sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya.

Dia menilai perlu ada instansi yang bertanggung jawab penuh atas penyajian dan pembaruan data kemiskinan secara digital, real time, dan terbuka.