JPNN.com 
Wahai Pemerintah, Ingat, Masyarakat Mentawai Tak Akan Diam
Perempuan asal Mentawai itu menyesali sikap pemerintah disebutnya selalu menipu orang Mentawai.
"Stop menipu masyarakat Mentawai dan orang tua kami dengan dalil kemajuan," katanya.
Sementara itu, perwakilan KPHM lainnya, Riri Warik mengatakan, saat ini Mentawai sedang digempur izin konsesi hutan.
"Desa Silabu di Pagai Utara izin PKKNK (Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non-Kehutanan), sebentar lagi, Pulau Siberut juga akan masuk izin PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan)," ujarnya.
Perinciannya, yaitu Taman Nasional Siberut 190.500 hektare, HTI PT. BAE 19.876 hektare dan akan masuk lagi PT. BAS mengurus izin PBPH sebesar 44.000 hektare.
"Tidak ada lagi yang tersisa untuk masyarakat adat Mentawai," ungkapnya. (mcr33/jpnn)
KPHM menganggap pemerintah telah menipu masyarakat Mentawai dengan dalil kemajuan.
Redaktur : Adek
Reporter : Fachri Hamzah
- Menhut Raja Antoni Sebut Penegakan Hukum Tak Membuat Penebang Hutan Jera
- Rapat Bareng Komisi IV, Menhut Janji Bakal Tegas Perusahaan Nakal, Siap Cabut IPPKH
- Yayasan Madani Berkelanjutan: Food Estate Berpotensi Merusak Ekosistem Hutan dan Alam
- Buka Indonesia Pavilion, Raja Juli Bicara Pentingnya Kolaborasi Melestarikan Hutan
- Sepakat dengan Menhut, Panglima TNI Siap Kerahkan Personel Jaga Hutan
- Kapolri Puji Langkah Gesit Menhut Raja Juli Bangun Kerja Sama demi Lindungi Hutan
