Wahai Pemerintah Prancis, Dengar Peringatan Menko Rizal Ini

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengkritik keras rencana penerapan pajak progresif terhadap semua produk berbasis minyak kelapa sawit oleh pemerintah Prancis. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak masuk akal dan hanya merugikan negara penghasil crude palm oil (CPO).

"Rencana kebijakan itu menunjukkan kecongkakan luar biasa dan sangat tidak reasonable," ungkapnya di Jakarta, Rabu (3/2). 

Kalau Prancis tetap memaksa akan menerapkan pajak progresif terhadap impor CPO tersebut bisa membahayakan hubungan kedua negara yang telah terjalin sangat baik dan bersahabat sejak kemerdekaan Indonesia," 

Rizal Ramli menjelaskan, rencana penetapan pajak tersebut terdapat dalam rancangan amandemen Undang-Undang Nomor 367 tentang Keanekaragaman Hayati yang diputuskan senat Prancis pada 21 Januari. Dalam RUU ditempelkan pajak progresif untuk produksi sawit yang mulai berlaku pada 2017. Dengan rincian pajak sebesar 300 Euro per ton pada 2017, 500 Euro per ton tahun 2018, dan 700 Euro per ton untuk 2019. Pajak itu naik lagi menjadi 900 Euro per ton pada 2020. Setelahnya, pajak akan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Prancis.

Sedangkan, khusus minyak kelapa sawit yang digunakan untuk produk makanan, RUU menetapkan adanya tambahan bea masuk sebesar 3,8 persen. Untuk minyak kernel yang digunakan untuk produk makanan bea masuknya 4,6 persen. 

Untuk saat ini, pengimpor sawit dikenakan pajak sebesar 103 Euro per ton. Karenannya, kenaikan sebesar 300 Euro perton itu jelas bakal membuat produsen di Perancis enggan mengimpor sawit dari negara penghasil seperti Indonesia.

"Kalau Prancis tetap memaksa akan menerapkan pajak progresif terhadap impor CPO tersebut bisa membahayakan hubungan kedua negara yang telah terjalin sangat baik dan bersahabat sejak kemerdekaan Indonesia," tegas Rizal yang juga Dewan Pengarah Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). (wah/dil/jpnn)