Wahai Tiongkok, Dengarlah Pernyataan Presiden Jokowi di Natuna Ini
jpnn.com, NATUNA - Presiden Jokowi seperti hendak memberi kesan dan pesan untuk Tiongkok dalam kunjungan kerjanya ke Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1) siang.
Usai meninjau KRI Usman Harun-359, di Pelabuhan Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan selalu memastikan hukum terkait hak berdaulat atas kekayaan kekayaan sumber daya laut di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia ditegakkan.
"Saya ke sini (Natuna) untuk memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita (Indonesia), hak berdaulat negara kita atas kekayaan sumber daya alam laut di ZEE," kata Jokowi.
Dia juga menegaskan bahwa keberadaan Badan Keamanan Laut dan TNI AL beserta kapal perang TNI AL adalah untuk menegakkan hukum terhadap para pelanggar wilayah teritorial Indonesia.
"Mengapa di sini hadir Bakamla, mengapa di sini ada Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini," ujar Jokowi.
TNI AL telah menempatkan lima kapal perang untuk mengamankan perairan di Kepulauan Natuna terkait kapal asing yang dikawal penjaga pantai Tiongkok. Salah satu KRI tersebut ialah Usman Harun-359 yang ditinjau Jokowi dan rombongan.
KRI Usman Harun-359 merupakan kapal perang TNI AL dengan sistem manajemen tempur modern yang mumpuni di kelasnya.
Di antara subsistem kesenjataan dan pengendalian yang dimiliki adalah sistem penjejak sasaran yang mampu mengarahkan meriam 76 milimeter Oto Melara Super Rapid Gun dan laras senapan mesin kaliber besar jarak pendek 30 milimeter di lambung kiri-kanan kapal perang buatan Damen-BAE Systems, Inggris itu.
Jokowi meninjau KRI Usman Harun-359, di Pelabuhan Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Rabu (8/1).
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi