Wah..PPP Siap Bantu Daerah Melawan Pemerintah Pusat

jpnn.com - JAKARTA-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak setuju kebijakan Kementerian Dalam Negeri mencabut sejumlah peraturan daerah yang didasari hukum Islam alias syariah. Partai pendukung pemerintah ini bahkan menyatakan siap membantu daerah yang berniat melawan kebijakan tersebut.
"PPP keberatan bila Perda syariah betul-betul dicabut oleh Kemendagri," ungkap Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara di Jakarta, Senin (20/6).
Menurutnya, penetapan sebuah Perda merupakan bentuk dari aspirasi pemerintah daerah kepada DPRD untuk membangun daerahnya masing-masing. "Kami akan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah yang melakukan gugatan yang Perdanya dicabut,” ucap Amir.
Amir menilai pemerintah tidak boleh melakukan intervensi terkait kebutuhan daerah. “Baik pemerintah daerah dan DPRD mempunyai otonomi khusus yang mereka jalankan untuk membangun daerahnya,” tambahnya.
Dia juga menagih penjelasan detail Kemendagri mengenai Perda apa saja yang dicabut serta kesalahannya. Hal ini penting untuk memastikan tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh pemerintah pusat terhadap daerah.
"Kami belum mendapatkan penjelasan yang jelas, namun pada intinya kami dari Fraksi PPP menolak pencabutan apalagi terhadap Perda syariah,” tutur Amir. (aen/dil/jpnn)
JAKARTA-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak setuju kebijakan Kementerian Dalam Negeri mencabut sejumlah peraturan daerah yang didasari hukum Islam
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Laksda TNI Edwin Bicara Soal Peran Strategi TNI AL Menjaga Potensi Maritim Menuju Swasembada Pangan
- Buntut Polemik Lagu Bayar Bayar Bayar, Sukatani Dapat Tawaran jadi Duta Polri
- Mediator dari DPC Peradi Jakbar Diharapkan Bisa Mendamaikan Perkara Perdata
- Pejabat Pemkab Sumedang jadi Direktur di Kementerian PKP, Wabup Fajar Ucap Syukur
- Apa Itu Danantara yang Baru Diluncurkan Presiden Prabowo? Simak Penjelasannya di Sini
- DPR: Sikap Kapolri Menanggapi Lagu 'Bayar Bayar Bayar' Harus Diteladani Anggota Polisi