Wah..PPP Siap Bantu Daerah Melawan Pemerintah Pusat
jpnn.com - JAKARTA-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak setuju kebijakan Kementerian Dalam Negeri mencabut sejumlah peraturan daerah yang didasari hukum Islam alias syariah. Partai pendukung pemerintah ini bahkan menyatakan siap membantu daerah yang berniat melawan kebijakan tersebut.
"PPP keberatan bila Perda syariah betul-betul dicabut oleh Kemendagri," ungkap Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara di Jakarta, Senin (20/6).
Menurutnya, penetapan sebuah Perda merupakan bentuk dari aspirasi pemerintah daerah kepada DPRD untuk membangun daerahnya masing-masing. "Kami akan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah yang melakukan gugatan yang Perdanya dicabut,” ucap Amir.
Amir menilai pemerintah tidak boleh melakukan intervensi terkait kebutuhan daerah. “Baik pemerintah daerah dan DPRD mempunyai otonomi khusus yang mereka jalankan untuk membangun daerahnya,” tambahnya.
Dia juga menagih penjelasan detail Kemendagri mengenai Perda apa saja yang dicabut serta kesalahannya. Hal ini penting untuk memastikan tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh pemerintah pusat terhadap daerah.
"Kami belum mendapatkan penjelasan yang jelas, namun pada intinya kami dari Fraksi PPP menolak pencabutan apalagi terhadap Perda syariah,” tutur Amir. (aen/dil/jpnn)
JAKARTA-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak setuju kebijakan Kementerian Dalam Negeri mencabut sejumlah peraturan daerah yang didasari hukum Islam
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- PNBP Sektor Perikanan Tangkap Capai Rp 996,02 Miliar
- Kapolsek Dicopot setelah Viral 3 Oknum Polisi Aniaya Warga
- Contraflow Tol Japek Arah Cikampek Diperpanjang
- Menteri Kebudayaan Ajak Masyarakat Lebih Dekat dengan Legenda Musisi & Penyanyi 1960
- Pupuk Indonesia & Kementan Berkolaborasi, Siap Salurkan Pupuk Bersubsidi Awal 2025
- Hasto Tersangka, Ketua KPK Mengeklaim Punya Alat Buktinya