Wahyu Gerindra Minta Anies Evaluasi Kebijakan Operasional TransJakarta
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Wahyu Dewanto meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengevaluasi kebijakan operasional TransJakarta. Pengetatan operasional TransJakarta dari pukul 06.00 sampai 18.00 membuat masyarakat mengantre panjang dan berdesak-desakan di dalam bus.
"Pembatasan masalah transportasi umum, ini kan menjadi masalah. Kami lihat tadi pagi antrean sudah ke mana-mana padahal di sisi lain gubernur menganjurkan jangan ada di tempat-tempat keramaian. Kalau dilihat posisi antrean itu kan sangat mengkhawatirkan karena potensi penyebarannya juga luas kalau memang ada suspect di situ," kata Wahyu kepada JPNN.com, Senin (16/3).
Wahyu menilai kebijakan Anies sejauh ini banyak yang positif dan mendapat apresiasi dari masyarakat dalam menangani Covid-19. Seperti keterbukaan informasi penyebaran virus Corona, menutup fasilitas sekolah selama dua pekan dan meniadakan kebijakan ganjil-genap. Namun, Wahyu memberi catatan serius soal pembatasan jam operasional dan rute TransJakarta.
"Tolong evaluasi kembali oleh gubernur. Maksud dan tujuannya kan baik mengimbau semua untuk bisa bekerja di rumah, kalau semuanya dalam tanda kutip entrepreneur imbauan itu bisa dijalankan. Masalahnya pengguna transportasi umum itu banyak di daerah-daerah penyangga DKI," ujar Wahyu.
Karenanya, Wahyu menyarankan Pemprov DKI mengembalikan standar operasional TransJakarta, dari waktu operasi, rute dan armada, seperti biasanya. Sebagai solusi, kata Wahyu, TransJakarta bisa menggandeng Dinas Kesehatan DKI dalam merumuskan berapa kuota penumpang yang aman dalam bus.
"Yang harus dibatasi kapasitas yang di dalam bus, bukan terhadap frekuensi busnya sehingga terjadi penumpukan. Kalau busnya itu dalam kacamata Dinkes katakanlah kapasitas 50 mungkin dengan adanya antisipasi penyebaran harus dilonggarkan menjadi separuhnya, itu yang menjadi pembatasannya. Bukan jam operasionalnya," kata dia.
Wahyu melihat banyak negara-negara lain sudah menerapkan pembatasan jarak hingga 1,5 meter. Mulai dari jarak makan, antre hingga meja kerja. Anggota Komisi B DPRD DKI ini pun menyarankan Pemprov DKI bisa menggunakan skenario jarak yang dianggap aman dari penularan virus Corona itu.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatasi jam, rute dan armada operasional TransJakarta selama 14 hari ke depan mulai hari ini sampai 30 Maret 2020 demi mengurangi risiko warga tertulari virus Corona akibat berdesak-desakan di dalam bus. Namun, kebijakan tersebut justru membuat warga berdesak-desakan di luar dan dalam bus. (tan/jpnn)
Wahyu menilai kebijakan Anies sejauh ini banyak yang positif dan mendapat apresiasi dari masyarakat dalam menangani Covid-19.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Jika Koridor 1 Transjakarta Dihapus, Harga Tiket MRT Jakarta Bakal Disesuaikan
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Panggil Pihak PT PwC Indonesia Advisory
- 5 Sektor Ini Bakal Dapat Upah Minimum Lebih Besar dari UMP DKI Jakarta 2025
- Pemprov DKI Belum Umumkan Upah Minimum Sektoral 2025, Ini Sebabnya
- Pemprov DKI Bakal Keluarkan Surat Edaran WFH Bila terjadi Banjir di Hari Kerja
- Pemprov DKI Sudah Menentukan UMP Jakarta 2025, Diumumkan Hari Ini