Wajar 12 Tahun Terganjal Dana

JAKARTA – Rencana pemerintah untuk meningkatkan program wajib belajar (wajar) hingga 12 tahun atau sampai SMA belum bisa dilakukan. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran. Meskipun sektor pendidikan mendapatkan dana 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 243 triliun, kebanyak anggaran ditransfer ke daerah untuk gaji.

Plt Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Suyanto mengatakan, Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memang mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan bagi masyarakat. Akan tetapi, hingga kini belum seluruh jenjang pendidikan bisa dibiayai. ’’Pemerintah masih fokus ke wajar pendidikan dasar 9 tahun," ungkap pejabat yang hobi bermain tenis itu baru-baru ini.

Mantan dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) ini menjelaskan, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang SD dan SMP saja belum bisa mengcover seluruh operasional sekolah. Untuk SD baru bisa 75 persen dan SMP 80 persen. ’’Daripada yag dasar belum selesai, lebih baik wajar 12 tahun ditinjau ulang,’’ tegas mantan rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini.

Belum bisa direalisasikannya wajar 12 tahun juga ditegaskan Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar. Politisi dari Partai Golkar ini mengatakan, anggaran negara belum sepenuhnya bisa mengcover semua jenjang pendidikan.