Wajar Rakyat Tidak Puas, Rapor Jokowi-Ma'ruf Merah

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan 52 persen merupakan angka yang tinggi dalam hal ketidakpuasan masyarakat.

"Ini lampu merah bagi pemerintahan Jokowi-MA, karena rapornya merah," kata Ujang menjawab JPNN.com, Selasa (20/10).

Menurut Ujang, banyak faktor yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf banyak. "Faktornya banyak, salah satunya  pemerintah Jokowi-MA tak aspiratif atas keinginan rakyat," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, juga membuat kebijakan yang tak pro rakyat seperti revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Mineral dan Batu Bara (Minerba), kenaikan iuran Badan Penyelengga Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "Dan, menetapkan UU Cipta Kerja yang merugikan rakyat," tegas pengamat politik dari Universitas Al Azhar itu.

Menurut Ujang, polemik UU menjadi penilaian ketidakpuasan rakyat atas Jokowi-MA. Sebab, ujar dia, UU banyak dibuat untuk kepentingan elite. "Bukan untuk kepentingan rakyat. Wajar jika rakyatnya tak puas,"  tegasnya.

Selain itu, Ujang juga melihat persoalan di demokrasi. Menurut Ujang, demokrasi hanya di atas kertas. "Demokrasi dikebiri. Seolah-olah kita berdemokrasi, teyapi nyatanya beroligarki ria. Ruang berdemokrasi bukan hanya sempit, tapi juga hampir tertutup," kata Ujang.

Karena itu, Ujang menyarankan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf harus mendengar suara rakyat. Menurut Ujang, jika pemerintah dan DPR-nya aspiratif, maka tak akan ada ketidakpercayaan itu. "Jadi harus mendengar dan mengikuti aspirasi rakyat. Rakyat tak akan protes dan demo jika tak ada pemicunya. Dan pemicunya itu kan kebijakan pembuatan UU yang tak pro rakyat," ungkap Ujang.

Lebih lanjut Ujang mengatakan, pandemi Covid-19 memang salah satu pemicu kesulitan dalam mengelola kinerja pemerintah. Namun, dia menegaskan, jika pemerintahnya kompak dan solid bekerja hanya untuk rakyat, dan tidak mungkin kepuasannya rendah. "Jadi pandemi jangan menjadi alasan dan pembenaran melorotnya kinerja pemerintah dan menurunnya tingkat kepercayaan publik," katanya.