Wajib, 20 Persen Kursi untuk Mahasiswa Miskin

JAKARTA -- Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh menjelaskan, draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan belum diserahkan ke Wakil Presiden (Wapres) Boediono. Meski demikian, Nuh yakin revisi PP yang merupakan pengganti UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) itu dapat diterbitkan akhir Agustus.

"Draftnya belum diserahkan, karena beberapa hari ini sibuk untuk mengurus perayaan kemerdekaan Indonesia. Kami usahakan tidak meleset. Nanti akhir Agustus kelar,” katanya.," ujar Mendiknas M Nuh kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (18/8).

Dijelaskan Nuh, kajian revisi PP ini  memang membutuhkan waktu karena Kemendiknas tidak mau pengganti ini menimbulkan pro dan kontra begitu diterbitkan. Dalam proses kajian ini, lanjutnya, melibatkan berbagai stakeholders seperti asosiasi perguruan tinggi swasta dan negeri, pakar pendidikan serta Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai lembaga yang membatalkan UU BHP.

Menteri Komunikasi dan Informatika ini menambahkan, salah satu hasil keputusan MK ialah universitas berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) ini masih tetap beroperasi. Namun jika sebelumnya ada Majelis Wali Amanah (MWA) dalam daftar pengurus kampus BHMN maka dengan ditolaknya UU BHP, keberadaan MWA ditiadakan.